Joglo Wisata di Ngawen Klaten Tak Rampung, Ini Penyebabnya

28 Maret 2018 13:15 WIB Cahyadi Kurniawan Klaten Share :

Desa Drono, Ngawen, punya joglo.

Solopos.com, KLATEN—Hid, 55, bukan nama sebenarnya, kaget saat di tanah kas desa tak jauh dari rumahnya berdiri sebuah joglo. Sebelumnya, lahan itu hanya sepetak lapangan anak-anak bermain bola dan persawahan. Warga Desa Drono, Kecamatan Ngawen itu mengaku saat pembangunan joglo, datang banyak material dan pekerja melintasi jalan depan rumahnya.

Tokopedia

Yang ia tahu di sana hanya dibangun joglo, bakal ada kolam renang, dan lainnya. Ia tak tahu persis berapa anggaran, dari mana asalnya, apa saja pengerjaannya, kapan selesai, dan lainnya.

"Saya hanya tahu ini programnya Pak Lurah. Soal dana dan lainnya, saya enggak tahu," ujar dia, saat ditemui Solopos.com di lokasi joglo, Dukuh Gatakrejo RT 002/RW 011, Desa Drono, Ngawen, Senin (26/3/2018). (baca juga: http://solopos.com/?p=779231" target="_blank">INFRASTRUKTUR JATENG : Sudah Dikebut, Perbaikan Darurat Lubang Jalan Tak Capai Target)

Pembangunan joglo menjadi rangkaian pengembangan konsep desa wisata di Desa Drono. Kawasan seluas satu hektare itu bakal dilengkapi dengan kolam renang, pusat kuliner, dan hiburan lainnya. Di kawasan itu pula sebuah joglo dibangun sebagai tempat berkumpul warga melepas kepenatan.

Berjalan mendekati joglo, terlihat tumpukan pasir, batu bata, batako tersebar di sejumlah lokasi. Di samping joglo dibangun pagar dengan hiasan relief yang masih telanjang memperlihatkan batako di sana-sini. Kawasan itu tampak dikaveling menggunakan fondasi dari batu. Mendekati joglo terlihat sambungan besi dibagian atap.

Bagian bawahnya baru setengah bagian yang diuruk dengan pasir batu. Tak ada aktivitas pengerjaan di sana.

"Saya hentikan dulu pembangunannya karena enggak ada dana. Saya saja masih tombok untuk membangun tembok berelief itu," kata Kepala Desa Drono, Sutardiyanto, saat ditemui Solopos.com, Jumat (23/3/2018).

Pembangunan kawasan itu menggunakan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) senilai Rp200 juta pada tahun 2017. Dana itu dialokasikan untuk pembangunan joglo senilai Rp87,5 juta. Sisanya, dipakai untuk bikin pagar, fondasi, memasang paving seluas 250 meter persegi, pembelian pasir batu 15 rit untuk pengurukan. Ia enggan menyebutkan secara lebih rinci berapa pengeluaran masing-masing pekerjaan.

"Untuk urusan administrasi nanti Inspektorat saja," ujar dia kepada Solopos.com didampingi anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Subur Purnomo. Alokasi pembangunan joglo juga dibenarkan anggota TPK lain, Agus J.L.B.

Kades menerangkan joglo dirakit pada Desember tahun lalu. Joglo dibeli dari seorang pengusaha mebel, Bowo Suharno alias Bawor, warga Desa Mlese, Kecamatan Ceper, Klaten. Ia kecewa terhadap hasil pembangunan joglo berukuran 12 meter kali 10 meter itu. Kayu melengkung di beberapa lokasi. Selain itu, sejumlah kayu disambung pakai besi. Ia komplain kepada Bawor untuk memperbaiki namun ditolak. Alasannya, tidak ada dana untuk perbaikan.

Komplain itulah yang membikin perseteruan antara Sutardiyanto dan Bawor. Sutardiyanto mau membayar biaya pelunasan sebesar Rp17,5 juta kepada Bawor asalkan diperbaiki dulu. Namun, akhirnya pembayaran itu dilunasi sekitar tiga pekan lalu tanpa adanya perbaikan.

Penjual joglo, Bawor, menerangkan peseteruan itu bermula saat Sutardiyanto meminta pemasangan konsul joglo (semacam atap di bawah atap utama). Ia mau memasang konsul asalkan ada perhitungan harga baru. Sebab, dalam surat kesepakatan kerja tidak disebutkan klausul pengerjaan konsul.

Dalam kesepakatan kerja yang ditandatangani 6 Desember 2017 itu disebut pengerjaan joglo di Dukuh Gatakrejo, Desa Drono, Ngawen, terdiri dari beberapa pengerjaan meliputi perakitan dan mendirikan di lokasi, tumpang sari dalam lima, dan pemasangan seng krepus dibantu Rp2,5 juta. Klausul lainnya disebut bahan kayu yang digunakan kayu bekas/lawas disambung. Lalu, teknis pengerjaan konstruksi bangunan dikelola pihak kedua (Bawor) seluas 12 meter kali 10 meter.

Joglo itu dibeli senilai Rp87,5 dengan perincian pembayaran yakni Rp40 juta dibayar dimuka, Rp20 juta menjelang pemasangan, Rp10 juta saat pemasangan. Sisanya, Rp17,5 juta dibayar saat joglo selesai. Mandor pembangunan joglo, Heri Winarno, menuturkan joglo yang dipasang dibeli dari Kaliyoso berukuran 7 meter kali 8 meter.

Saat itu, Kades dan Bawor ikut mengecek joglo di lokasi pada 16 November 2017. Joglo lantas dirakit di halaman Balai Desa Drono. Saat itu, Sutardiyanto menanyakan ukuran joglo. Mengetahui ukurannya tujuh meter kali delapan meter, Sutardiyanto meminta Heri mengubah ukuran menjadi 12 meter kali 10 meter.

"Saat itu saya juga berpikir kalau harus mengubah ukuran saya pasti rugi," beber dia, saat ditemui Solopos.com di rumah Bawor, Dukuh Mlese, Desa Mlese, Kecamatan Ceper, Klaten, Senin (26/3/2018).

Dari pengubahan ukuran joglo itulah muncul kesepakatan kerja yang ditandatangani Sutardiyanto dan Bawor disaksikan anggota TPK Desa Drono, Agus, dan Mandor, Heri Winarno.

"Kami enggan bikin konsul karena enggak ada dalam kesepakatan. Kami juga rugi akibat pengubahan ukuran. Joglo berukuran 12 meter kali 10 meter harga pasarannya Rp150 juta sampai Rp160 juta," tutur Heri. Pemasangan konsul seluas 44 meter membutuhkan biaya sekitar Rp12 juta.

Sutardiyanto menerangkan pembangunan kawasan wisata itu bakal dilanjutkan tahun ini. Dia mengaku sedang mengajukan bantuan dana aspirasi atau BKK senilai Rp200 juta. Namun, Agus dan Subur menyatakan pembangunan kawasan joglo itu dilanjutkan dengan dana Rp200 juta dari Dana Desa tahun ini.

"Nanti melanjutkannya pakai Dana Desa," kata Subur.