82 Kades Diperiksa terkait Kejanggalan Proyek Pengadaan Komputer SID 2017 Sragen

Ilustrasi korupsi. (Solopos/Whisnu Paksa)
03 April 2018 20:35 WIB Tri Rahayu Sragen Share :

Solopos.com, SRAGEN -- Jaksa Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Sragen sudah memeriksa dan meminta keterangan 82 kepala desa (kades) di sembilan kecamatan terkait dugaan kejanggalan dalam proyek pengadaan komputer Sistem Infomasi Desa (SID) 2017. Total ada 196 desa di 20 kecamatan yang jadi target pemeriksaan.

Kejari segera melakukan ekspose progres pemeriksaan untuk menindaklanjuti kasus tersebut ke tingkatan yang lebih khusus. Penjelasan itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sragen Muhamad Sumartono saat berbincang dengan Solopos.com didampingi Kasi Intelijen Kejari Widya Hari Sutanto di ruang kerja Kajari Sragen, Selasa (3/4/2018) sore.

Sebanyak 82 kades yang diperiksa Kejari itu dari wilayah Kecamatan Sidoharjo, Karangmalang, Kedawung, Sambirejo, Gondang, Sambungmacan, Tangen, Gesi, dan Sukodono. Pemeriksaan kali pertama dilakukan terhadap 12 kades dari Kecamatan Sidoharjo dengan memanggil mereka ke Kejari Sragen pada Februari 2018 lalu.

Pemeriksaan berlanjut dengan mendatangi setiap desa di delapan kecamatan berikutnya hingga akhir Maret 2018 lalu. "Pemeriksaan dengan mendatangi desa-desa itu untuk menghemat waktu. Kami datang ke desa-desa dengan tim yang beranggotakan 5-6 orang. Kami mengajak ahli komputer yang bertugas mengidentifikasi software pada komputer saat pemeriksaan ke desa-desa. Dalam sehari, kami bisa memeriksa sampai dua wilayah kecamatan,” ujar Hari, sapaan Kasi Intelijen Kejari Sragen.

Hari menyampaikan pemeriksaan terhadap hasil pengadaan komputer itu didasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati (Perbup) No. 18/2016 tentang Pengadaan Barang di Desa. Dia mendapatkan data desa yang melakukan pengadaan komputer SID dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sragen.

Data yang diperoleh Kejari sudah mengarah pada toko-toko tertentu. Hari menyebut ada empat toko pengadaan komputer itu, yakni Toko W, P, A, dan DI. Toko-toko tersebut berada di wilayah Sragen dan luar Sragen.

Hari mengatakan bila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi dari toko yang sama maka tim tidak perlu berlama-lama memeriksa desa bersangkutan. Dalam pemeriksaan itu, ujar dia, semua spesifikasi diperiksa dan diteliti secara detail.

Hari juga melihat laporan pengadaan yang muncul dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPj) desa. Pemeriksaan terus berjalan di 11 kecamatan lainnya.

Kajari Sragen Muhamad Sumartono menjelaskan perkara yang didalami tim Seksi Intelijen Kejari ini baru sebatas mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah pada perbuatan hukumnya sehingga belum bisa diambil tindakan hukum atas hasil penyelidikan itu. Dia mengatakan hasil penyelidikan Seksi Intelijen itu kemungkinannya ada dua, yakni ranah pidana umum atau pidana khusus.

“Kalau indikasi-indikasi yang ditemukan masuk ranah pidana umum, perkaranya diserahkan ke kepolisian tetapi bila mengarah pada pidana khusus diserahkan ke Seksi Pidana Khusus Kejari untuk ditindaklanjuti mulai penyelidikan lagi. Seksi Pidsus yang memiliki wewenang untuk menemukan minimal dua alat bukti dan menentukan tersangka perkara melawan hukum. Itu prosedur yang harus dilewati di Kejari,” ujar Sumartono.

Dia menyampaikan materi yang diselidiki Seksi Intelijen ini merupakan materi yang kecil-kecil dan membutuhkan waktu berlebih. Sebelumnya empat aktivis dari tiga lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendatangi Kejari Sragen pada Senin (2/4/2017) lalu.

Mereka mendesak supaya Kejari segera menuntaskan kasus itu dan segera meningkatkan ke penyidikan karena sudah menjadi perhatian publik. “Kami mendorong dan mendesak kepada Kejari Sragen untuk segera menuntaskan kasus itu. Kalau perlu jangan memeriksa kades saja tetapi juga memeriksa pimpinan korporat yang terindikasi terlibat di dalamnya,” tambahnya.