Pilkada 2018 : Anggota DPRD Karanganyar Terlapor Kasus Money Politics Diperiksa Panwaslu, Begini Penjelasannya

Anggota DPRD Karanganyar, Anung Marwoko (dua dari kanan), berbincang dengan juru warta di Panwaslu Karanganyar, Sabtu (7/4 - 2018). (Solopos/Ponco Suseno)
08 April 2018 21:35 WIB Ponco Suseno Karanganyar Share :

Solopos.com, KARANGANYAR -- Anggota DPRD Karanganyar, Anung Marwoko, akhirnya memenuhi panggilan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Karanganyar untuk dimintai klarifikasi soal dugaan money politics jelang Pilkada 2018 yang dilaporkan warga Mojogedang, Sabtu (7/4/2018) pukul 14.00 WIB.

Anung Marwoko sempat tak hadir saat dipanggil Panwaslu pada Kamis (5/4/2018). Anung berhalangan hadir karena ada kegiatan di luar kota.

Oleh komisioner panwaslu, Anung dicecar beberapa pertanyaan terkait kronologi kegiatan yang melibatkan ibu-ibu PKK di Jatisari Tepos, Sewurejo, Mojogedang, Selasa (27/3/2018) malam lalu yang berujung laporan dugaan money politics berupa pembagian kain batik disertai stiker/selebaran bergambar pasangan calon nomor urut 2, Juliyatmono-Rober Christanto.

Salah seorang warga setempat, Supardi, 53, melaporkan aktivitas Anung Marwoko itu ke Panwaslu. “Saya hadir ke sini untuk menjelaskan semuanya ke komisioner Panwaslu. Kain batik yang saya bagi-bagikan ke ibu-ibu [PKK] itu bermula dari usulan ibu-ibu itu sendiri. Usulan permintaan bantuan kain batik itu satu bulan sebelum saya datang ke sana. Jadi, bantuan itu tidak tiba-tiba. Ini juga tak ada kaitannya dengan pilkada. Motivasi saya hanya ingin meningkatkan kesejahteraan warga di sana [konstituen],” katanya saat ditemui wartawan di kantor Panwaslu Karanganyar, Sabtu.

Disinggung soal selebaran bergambar pasangan calon nomor urut 2, Anung Marwoko, mengaku tak tahu-menahu. Saat Anung Marwoko mendatangi lokasi pertemuan di Sewurejo, yang bersangkutan tak melihat selebaran bergambar pasangan calon Juliyatmono-Rober Christanto.

“Saya tidak tahu soal stiker itu. Saya pun tidak mengarahkan apa-apa soal pilkada. Saya berprasangka baik saja terhadap kejadian ini. Saya tidak dendam dengan siapa pun, apalagi ke pelapor. Ini sebagai pembelajaran saya secara pribadi,” katanya.

Salah satu komisioner Panwaslu Karanganyar, Sudarsono, mengatakan segera mengambil kesimpulan terkait dugaan politik transaksional di Mojogedang. Sebelum memintai keterangan Anung Marwoko, Panwaslu sudah terlebih dahulu memintai keterangan pelapor, Supardi, dan beberapa saksi dari Mojogedang.

“Setelah ini, kami akan menggelar rapat koordinasi [rakor] lagi. Tujuannya mengambil kesimpulan apakah dalam kasus di Sewurejo, Mojogedang, itu ada unsur pelanggaran atau tidak? Kalau mengarah ke pidana, tentu akan dilanjutkan ke aparat kepolisian,” katanya.