Panwaslu Klaten Panggil Kepala Disdik dan 2 Kades yang Hadiri Acara SBY

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, berdialog dengan petani di Klaten, Sabtu (7/4 - 2018). (Solopos/Cahyadi Kurniawan)
09 April 2018 23:35 WIB Taufik Sidik Prakoso Klaten Share :

Solopos.com, KLATEN -- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Klaten memanggil Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Klaten, Sunardi, dan dua kepala desa (kades) yakni Kades Pakisan, Kecamatan Cawas, F.X. Dedi Sukardi, dan Kades Kebondalem Lor, Kecamatan Prambanan, Agus Nugroho.

Ketiganya dimintai klarifikasi terkait kehadiran mereka di acara sarasehan petani bersama Ketua Umum Partai Demokrat yang juga mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Sabtu (7/4/2018). Dedi memenuhi panggilan itu pada Senin (9/4/2018) sekitar pukul 10.00 WIB.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Klaten, Sunardi, yang dijadwalkan diperiksa pukul 11.00 WIB baru datang ke Kantor Panwaslu sekitar pukul 12.00 WIB. Klarifikasi kepada Sunardi dijadwalkan ulang pada Selasa (10/4/2018). “Karena kami harus ada pengawasan, kami tidak bisa menunggu. Kami sudah menunggu sampai pukul 11.45 WIB,” kata Ketua Panwaslu Klaten, Arif Fakthurrahman, saat diwawancarai Solopos.com, Senin.

Kades lainnya yang rencananya diperiksa adalah Kades Kebondalem Lor, Agus Nugroho. Klarifikasi akan dilakukan melalui panwascam.

Arif menjelaskan pemanggilan Sunardi lantaran diduga tak netral sebagai pegawai negeri sipil (PSN) atau aparatur sipil negara (ASN). “Beliau sebagai kepala dinas dan itu pun pendidikan, tidak ada hubungannya dengan kegiatan itu [sarasehan petani]. Jadi, PNS itu namanya menghadiri saja terkait kegiatan yang berhubungan dengan kepartaian tidak boleh selama mereka tidak dalam kondisi izin cuti. Meskipun tidak mengenakan seragam tetap kena. Kan PNS-nya melekat,” urai Arif.

Begitu pula dengan Kepala Desa Pakisan. Dari hasil klarifikasi, Kades Pakisan menyatakan datang sebagai kelompok tani.

“Dugaannya ya bisa diartikan netralitas pejabat publik, berpihak pada salah satu parpol peserta Pemilu 2019. Walau beliau mengatakan datang sebagai kelompok tani, di sana kan sudah jelas acara partai. Semestinya bisa mengirimkan orang lain untuk mendatangi acara itu,” kata Arif.

Arif mengatakan kewenangan pemberian sanksi kepada pejabat dan kades itu berada di tangan Bupati. Hasil klarifikasi kepada pejabat serta kades tersebut segera diserahkan berupa rekomendasi setelah proses klarifikasi rampung.

Saat ditemui di sekretariat Panwaslu Klaten, Sunardi mengatakan kedatangannya ke acara SBY di Kebondalem Lor sebatas mampir. “Kan hari Sabtu saya berputar-putar ternyata ada kelompok tani dengan Pak SBY. Saya berhenti melihat-lihat sebentar, kemudian cabut. Saat itu, sekadar mampir mendengarkan sebentar apa yang diusulkan kelompok tani. Saya juga datang tidak mengenakan seragam parpol mana pun. Saya datang mengenakan baju PGRI,” katanya.

Kades Kebondalem Lor, Agus Nugroho, mengaku belum menerima undangan klarifikasi soal kehadirannya dalam acara SBY. Ia menegaskan tak terlibat dalam kegiatan berkaitan dengan kepartaian.

“Saya sebatas kades diminta tolong untuk mengundang 100 petani. Kalau pun mau diklarifikasi saya siap,” urai dia.