Geruduk Gedung DPRD, Buruh Karanganyar Ungkap Borok Perusahaan Nakal

Koordinator FKSBK, Eko Supriyanto, menyampaikan 10 tuntutan rakyat Karanganyar ke Ketua Komisi D DPRD, Endang Muryani, Selasa (Solopos/Ponco Suseno)
11 April 2018 04:35 WIB Ponco Suseno Karanganyar Share :

Solopos.com, KARANGANYAR -- Sejumlah perwakilan buruh di Karanganyar menggeruduk Gedung DPRD Karanganyar, Selasa (10/4/2018) pagi. Di hadapan wakil rakyat, para perwakilan buruh itu mengungkap borok sejumlah perusahaan nakal di Bumi Intanpari.

Berdasarkan pantauan Solopos.com, perwakilan buruh yang mendatangi Gedung DPRD Karanganyar itu tergabung dalam Forum Komunikasi Serikat Buruh Karanganyar (FKSBK). Forum tersebut terdiri atas beberapa serikat pekerja di Karanganyar, di antaranya Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 92, Serikat Pekerja Nasional (SPN), Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan (SP KEP), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Serikat Pekera Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP RTMM-SPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI).

Tokopedia

Perwakilan serikat buruh itu ditemui Ketua Komisi D DPRD Karanganyar Endang Muryani dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Karanganyar Darwanto. Di gedung paripurna, perwakilan serikat pekerja terlibat diskusi panjang dengan perwakilan DPRD Karanganyar.

Diskusi tersebut bertajuk Welfare State (Negara Kesejahteraan) dan Hentikan Keserakahan Korporasi. Hadir pula dalam kesempatan itu, Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Internasional dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Karanganyar, Sri Wibowo.

Pada kesempatan itu, para perwakilan serikat pekerja di Karanganyar menyampaikan 10 tuntutan yang disebut Sepuluh Tuntutan Rakyat Kabupaten Karanganyar (Sepultura). Di antara poin pokok Sepultura itu, di antaranya penghentian sistem kerja outsourcing; menetapkan upah sektoral, struktural, dan skala upah sesuai undang-undang (UU), menetapkan upah minimum kabupaten (UMK) lebih tinggi dari yang ditentukan PP No. 78/2015 tentang Pengupahan; subsidi kepemilikan tempat tinggal rumah murah; menjamin penerapan UMK dan jaminan sosial; dan lain sebagainya.

“Pertarungan buruh dengan pengusaha [dalam menetapkan upah buruh] sering tidak adil. Perwakilan buruh yang hanya lulusan SMA/SMK sederajat dihadapkan pada konsultan dan pakar-pakar yang dihadapkan perusahaan. Di sini, kami berharap kehadiran negara. Keserakahan korporasi saat ini juga sangat terlihat. Kesejahteraan buruh di perusahaan besar, seperti di perusahaan rokok masih belum optimal. Keberadaan toko modern yang dapat mematikan usaha/warung kecil milik warga,” kata Koordinator FKSBK, Eko Supriyanto, di sela-sela pertemuan dengan wakil rakyat di gedung DPRD Karanganyar, Selasa.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) FKSPN Karanganyar, Haryanto, mengatakan UMK di Bumi Intanpari memang tertinggi di Soloraya, yakni Rp1.696.000 per bulan. Namun nominal tersebut belum sepenuhnya dapat menyejahterakan kaum buruh karena tingginya biaya hidup menyusul kenaikan tarif listrik dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

“Di lapangan juga muncul banyak masalah. Misalnya, buruh justru membayar iuran jaminan hari tua [JHT] sepenuhnya tanpa didukung perusahaan. Ada pula, laporan yang dikirim ke kabupaten telah membayar gaji buruh sesuai UMK, padahal kenyataannya tidak demikian [di bawah UMK]. Di sini, kami tak akan bicara perusahaan mana? Tapi, hal-hal seperti itu nyata terjadi di lapangan,” katanya.

Di sisi lain, beberapa perwakilan serikat pekerja lainnya juga menyoroti perlunya pemberian cuti haid bagi buruh perempuan dan berbagai hak-hak lainnya yang wajib dipenuhi perusahaan. Ketua Komisi D DPRD Karanganyar Endang Muryani dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Karanganyar Darwanto mengaku siap menindaklanjuti berbagai tuntutan yang disampaikan para perwakilan serikat pekerja.

Hal senada juga disampaikan jajaran eksekutif yang diwakili Kabid Ketenagakerjaan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM Karanganyar, Sri Wibowo. Selanjutnya, jajaran eksekutif dan legislatif siap menggelar diskusi guna mencari solusi dalam waktu dekat.

“Kami berharap pula tindak lanjut persoalan ini dapat dilakukan sebelum hari buruh, 1 Mei mendatang,” kata Sri Wibowo.