Kades di Sukoharjo Enggan Minta Pendampingan Dana Desa

ilustrasi dana desa. (Solopos/Dok)
12 April 2018 21:35 WIB R Bony Eko Wicaksono Sukoharjo Share :

Solopos.com, SUKOHARJO -- Ratusan kepala desa (kades) di Sukoharjo enggan mengajukan permohonan pendampingan pengelolaan dana desa kepada Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Sukoharjo. Padahal, dana desa yang digulirkan pemerintah itu rawan penyimpangan maupun kesalahan administrasi.

TP4D bentukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo telah menyosialisasikan bantuan pendampingan pengelolaan dana desa lepada para kades pada Agustus 2017. Pengelolaan dana desa dinilai rawan terjadi penyimpangan maupun kesalahan administrasi. Terlebih, nominal dana desa ditambah Alokasi Dana Desa (ADD) di masing-masing desa lebih dari Rp1,5 miliar.

Tokopedia

“Hingga sekarang, belum ada kades atau perangkat desa yang mengajukan permohonan pendampingan pengelolaan dana desa. Bantuan pendampingan pengelolaan dana desa tak dipungut biaya alias gratis,” kata Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Sukoharjo, Yohanes Kardinto, saat ditemui Solopos.com di kantornya, Kamis (12/4/2018).

Yohanes tak mengetahui alasan para kades enggan mengajukan permohonan pendampingan pengelolaan dana desa kepada TP4D Kejari Sukoharjo. Padahal, tim itu mengedepankan pencegahan agar tak terjadi penyelewengan dana maupun kesalahan administrasi.

Menurut Yohanes, TP4D tak bisa bekerja mendampingi pengelolaan dana desa apabila tidak ada surat permohonan yang diajukan kades. “Kami memprioritaskan pencegahan terhadap hal-hal yang berpotensi terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengelolaan dana desa,” ujar dia.

Bantuan dana desa itu bersumber dari APBN. Karena itu, pemerintah desa bisa mengajukan permohonan kepada TP4D Kejaksaan untuk mengawal pengerjaan kegiatan fisik di masing-masing desa.

Hal serupa dilakukan saat mengawal dan mendampingi pengerjaan dua proyek yakni pembangunan Masjid Agung Baiturrahman dan Jembatan Jembatan Lengking di Kecamatan Bulu pada 2017. “Ada permohonan pendampingan pengerjaan proyek pembangunan gedung baru DPRD Sukoharjo di Kelurahan Mandan, Kecamatan Sukoharjo, pada 2018.”

Sementara itu, Kepala Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Joko Tanyono, mengatakan tengah mengebut penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Desa sebagai syarat pencairan dana desa tahap I. Joko bakal berkonsultasi dengan Bagian Pemerintah Desa Setda Sukoharjo apabila penyusunan APB Desa telah rampung.

Tak menutup kemungkinan, Joko bakal mengajukan permohonan pendampingan ke TP4D Sukoharjo agar pengelolaan dana desa lebih maksimal dan akuntabel.