Formas Minta Ujian Kompetensi Perdes Sragen Diulang

Ujian kompetensi perangkat desa di Gedung SMS Sragen, Selasa (10/4 - 2018). (Solopos/Tri Rahayu)
17 April 2018 19:35 WIB Tri Rahayu Sragen Share :

Solopos.com, SRAGEN -- Forum Masyarakat Sragen (Formas) segera mengajukan audiensi ke DPRD Sragen untuk meminta ujian kompetensi perangkat desa (perdes) yang digelar Selasa (10/4/2018) lalu diulang.

Desakan Formas untuk mengulang ujian kompetensi perangkat desa itu didasarkan pada sejumlah keluhan dari para peserta ujian kompetensi yang tidak lolos. Penjelasan itu disampaikan Ketua Formas Andang Basuki saat bertemu Solopos.com di kompleks Sekretariat Daerah (Setda) Sragen, Selasa (17/4/2018).

Andang mengaku menerima masukan dari sejumlah perangkat desa di wilayah Kecamatan Gemolong, Sragen, pada Senin (16/4/2018) malam tentang indikasi-indikasi tertentu dalam ujian kompetensi perangkat desa.

“Semalam ada enam orang yang datang ke Formas. Mereka dinyatakan tidak lolos dalam ujian kompetensi karena nilainya di bawah 60. Yang menjadi kecurigaan, transkrip nilai kumulatif yang mereka terima itu seperti fotokopi. Berbeda dengan transkrip nilai bagi perangkat desa yang lolos ujian kompetensi seperti asli karena kop suratnya berwarna sedangkan kop surat pada peserta yang tidak lolos itu hanya hitam,” ujar Andang.

Dia mempertanyakan mengapa persoalan transkrip nilai saja dibedakan. Dia juga mempertanyakan tidak adanya stempel pada transkrip nilai itu. Di sisi lain, Andang juga menerima keluhan bila ada perangkat desa yang jauh-jauh hari sudah seperti ada penekanan

“Bentuk penekanannya itu berupa informasi kalau yang bersangkutan tidak mungkin lolos. Hal itu dilakukan jauh hari sebelum ujian kompetensi. Kemudian ada juga hanya peserta tunggal tetapi tidak lolos,” ujarnya.

Atas dasar itulah, Andang melayangkan surat ke DPRD Sragen untuk audiensi terkait persoalan ujian kompetensi itu.Andang meminta pihak DPRD juga menghadirkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo dalam forum audiensi tersebut.

Ketua Pelaksana Ujian Kompetensi Perangkat Desa LPPM UNS Solo, Sudarsono, saat ditemui Solopos.com di Hotel Surya Sukowati Sragen, beberapa hari lalu, menjamin tidak ada permainan apa pun dalam proses ujian kompetensi sampai penilaian dan penyerahan nilai kepada kepala desa.

Dia menyampaikan molornya waktu dalam penyampaian hasil ujian kompetensi itu disebabkan proses penilaian belum rampung. “Kami memang kami akui mestinya pada pukul 14.00 WIB sudah ada pemberitahuan tetapi pemberitahuan molornya waktu itu baru bisa disampaikan pukul 17.00 WIB. Kami menilai itu dengan melibatkan 70 orang untuk mengejar waktu. Sesuai dengan Perdanya, penyerahan nilai diberikan sehari setelah ujian kompetensi. Nilai yang diberikan berupa nilai kumulatif,” kata Sudarsono.

Tahapan setelah ujian kompetensi selesai, para camat membuat rekomendasi per desa. Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh kepala desa untuk menyusun Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan perangkat desa.

“Yang melantik itu nanti Kepala Desa. Jadi bagi perangkat desa yang tidak lolos bisa mengikuti proses penyaringan dan penjaringan selama memenuhi syarat sebagai peserta,” ujar Kasubag Administrasi dan Aparatur Pemerintah Desa Bagian Pemerintahan Desa Setda Sragen, Tetuko Andri Setyawan, saat ditemui Solopos.com di ruang kerjanya, Selasa siang.

 

Tokopedia