Pengisian Perangkat Desa Klaten Diawasi Kejari

Ilustrasi tes seleksi perangkat desa. (Solopos/Dok)
17 April 2018 01:35 WIB Taufik Sidik Prakoso Klaten Share :

Solopos.com, KLATEN -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Klaten terus mengawasi perkembangan pelaksanaan pengisian perangkat desa oleh Tim Pencalonan Pengangkatan Perangkat Desa (TP3D). Pengawasan juga digelar dengan memantau media sosial, surat kabar, hingga laporan warga.

Kepala Kejari Klaten, Zuhandi, mengatakan pengawasan oleh Kejari tak hanya mulai proses seleksi, tetapi juga masa setelah pengangkatan. Ia harus memastikan seluruh proses itu berlangsung jujur, transparan, tanpa ada penyimpangan hukum.

"Pada intinya kami selalu melakukan pengawasan seluruh rangkaian seleksi oleh TP3D. Ini penting untuk mendukung terwujudnya pemilihan yang jujur, transparan, tanpa ada penyimpangan hukum," kata dia saat ditemui Solopos.com di kantornya, Senin (16/4/2018).

Zuhandi menjelaskan lokus pengawasan juga diperluas hingga ke media sosial, surat kabar, hingga laporan warga. Dalam pengawasan ini kejaksaan tidak membentuk tim khusus karena keterbatasan personel. Ia berharap seluruh elemen masyarakat bisa bersinergi melakukan pengawasan bersama.

"Kalau semuanya dibebankan Kejaksaan, kami punya keterbatasan. Ini membutuhkan peran serta semua elemen masyarakat mulai dari pers, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lainnya," imbuh dia.

Terpisah, Camat Cawas, M. Nasir, mengatakan ada sekitar 237 pendaftar untuk total 35 lowongan perangkat desa di 20 desa. Soal pembiayaan pelaksanaan pengisian perangkat desa, Nasir mengatakan sudah ada pertemuan dengan TP3D. Dari hasil pertemuan, pelaksanaan pendaftaran hingga tahapan ujian tak ada pungutan biaya kepada peserta.

Pertimbangannya, para peserta sudah keluar biaya cukup besar untuk menyiapkan persyaratan mendaftarkan diri sebagai calon perangkat desa. “Namun, untuk biaya pelantikan nanti ditanggung calon perangkat desa terpilih sebagai bentuk syukuran. Menurut kami itu yang lebih tidak berisiko ketimbang harus melakukan penarikan biaya kepada peserta peserta ujian perangkat desa,” tutur Nasir saat ditemui di DPRD Klaten, Senin.

Soal rata-rata dana dari APB desa yang disiapkan masing-masing desa di Cawas untuk pengisian perangkat desa, Nasir menjelaskan sekitar Rp10 juta. Dana itu dinilai cukup untuk membiayai dari tahapan sosialisasi hingga tes.

Terkait perguruan tinggi yang melaksanakan ujian, Nasir menjelaskan diserahkan ke masing-masing TP3D. Beberapa waktu lalu, sudah ada pemaparan dari perguruan tinggi hasil fasilitasi Pemkab Klaten yakni Unwidha dan UAD ke TP3D di Cawas.

“Sudah ditawarkan dan itu menjadi pilihan TP3D mau menggunakan perguruan tinggi yang difasilitasi Pemkab atau tidak. Setelah ada paparan, satu per satu menyatakan menggunakan Unwidha dan UAD sebagai penguji,” katanya.

Nasir menuturkan pekan ini akan kembali digelar pertemuan dengan TP3D di Cawas. Pertemuan itu sekaligus menjadi komitmen melaksanakan pengisian perangkat desa secara bersih dan terbuka.

Salah satu pelamar perangkat desa di Desa Barepan, Kecamatan Cawas, Jati, 23, mengatakan tak ada penarikan biaya selama pendaftaran hingga untuk tes perangkat desa. “Memang untuk pelantikan nanti biayanya dibebankan kepada yang terpilih. Bagi saya, itu tidak masalah,” katanya. (Cahyadi Kurniawan)



Tokopedia