Pemkot Solo Temukan Indikasi Manipulasi LPj DPK 2017

ilustrasi anggaran. (Solopos/Dok)
18 April 2018 05:35 WIB Indah Septiyaning Wardhani Solo Share :

Solopos.com, SOLO -- Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menemukan dugaan manipulasi dalam laporan pertanggungjawaban (LPj) penggunaan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) 2017. Temuan itu berupa sejumlah bukti kuitansi atau nota hanya fotokopi hingga bodong.

Hal itu diungkapkan Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo dalam Sosialisasi Penyaluran DPK 2018 di Pendapi Gede Balai Kota, Senin (16/4/2018) malam. Modusnya, bukti kuitansi tidak sesuai tempat pembelian barang.

“Misal beli besinya di toko A, tapi kuitansi di toko B. Jadi kuitansinya kosong setelah di cek BPK [Badan Pemeriksa Keuangan],” ungkap Rudy sapaan akrabnya tanpa menyebut terperinci dugaan manipulasi penyusunan LPj tersebut.

Temuan dugaan manipulasi LPj kini tengah ditangani Inspektorat. Rudy pun mewanti-wanti kepada seluruh camat, lurah, hingga pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) untuk tidak memanupilasi LPj dalam penggunaan DPK.

Rudy tidak ingin ada temuan BPK terkait penggunaan dana tersebut. Apalagi Kota Solo sudah kali kedelapan meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Predikat WTP merupakan penilaian tertinggi yang diberikan BPK bagi daerah yang menunjukkan laporan keuangan telah disajikan secara wajar, tidak terdapat kesalahan, dan sesuai standar.

“Penilaian untuk meraih WTP ke sembilan akan semakin rigid atau detail. Misalnya pembelian alat tulis kurang satu saja pasti akan dicari di mana kurangnya. Jadi tidak bisa seenaknya,” katanya.

Tahun ini, penyaluran DPK masih terfokus untuk dua kegiatan, yaitu fisik dan nonfisik. Dengan prosentase penyaluran DPK untuk kegiatan fisik sebesar 40% dan nonfisik 60%. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya di mana kegiatan fisik mendapatkan porsi anggaran lebih besar yaitu 60% dan 40% untuk kegiatan nonfisik.

Menurut Rudy, porsi anggaran kegiatan nonfisik kini sengaja diperbesar untuk pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). “Tahun depan [2019] DPK full untuk kegiatan nonfisik. Fisiknya sudah cukup dan saatnya untuk pengembangan dan peningkatan SDM atau masyarakatnya,” kata Rudy.

Rudy mengingatkan kembali kepada seluruh pengelola DPK untuk menyerahkan proposal penggunaan anggaran tepat waktu. Begitu pula penggunaannya pun harus sesuai atau tidak menyimpang dari proposal penggunaan anggaran tersebut.

Dengan demikian tidak ada manupulasi dalam penyusunan LPj-nya. “LPj juga harus diserahkan tepat waktu. Jangan proposalnya cepat, tapi penggunaannya lambat dan LPj terlambat diserahkan,” pintanya.

Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Setda Solo Hendro Pramono menargetkan proposal pengajuan penggunaan DPK 2018 paling lambat diterima Mei, sehingga Juni anggaran bisa dicairkan. “Jangan ada yang terlambat menyerahkan proposal. Imbasnya nanti pelaksanaannya molor dan laporannya juga asal-asalan,” katanya.

Terkait pengawasan penggunaan DPK, Pemkot akan menerjunkan tim monitoring untuk mengawasi penggunaan DPK. Hal ini sekaligus mengantisipasi penyimpangan penggunaan DPK.

Bendahara LPMK Baluwarti Dwi Setiyono mengatakan telah menyelesaikan penyusunan proposal pengajuan penggunaan DPK 2018. Baluwarti masuk dalam 10 besar kelurahan tercepat menyerahkan proposal. Sepuluh kelurahan itu adalah Banyuanyar, Mangkubumen, Jebres, Kepatihan Kulon, Sriwedari, Baluwarti, Kepatihan Wetan, Bumi, Serengan, dan Nusukan.