Paving Block Pura Mangkunegaran Solo Dikritik

Pengendara motor melintas di Pamedan Pura Mangkunegaran, Solo, beberapa waktu lalu. (Solopos/M. Ferri Setiawan)
25 April 2018 10:30 WIB Farida Trisnaningtyas Solo Share :

Solopos.com, SOLO--Sejumlah pihak mengkritik revitalisasi Mangkunegaran yang dibiayai oleh pemerintah pusat tahun ini. Perbaikan salah satu cagar budaya tersebut dinilai asal-asalan dan tak melibatkan para ahli. Salah satunya rencana pemasangan paving block di halaman depan Mangkunegaran sebelah selatan yang dikhawatirkan kian menghilangkan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Solo.

Proyek revitalisasi ini menelan anggaran Rp24,25 miliar dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sedangkan pelaksananya adalah Satuan Kerja (Satker) Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Provinsi Jawa Tengah. Proyek ini digarap oleh PT Remaja Mandiri Jaya Selaras Semarang selaku pemenang lelang.

Tokopedia

Ketua Komunitas Soeracarta Heritage Society, Yunanto Sutyastomo, mengatakan revitalisasi Mangkunegaran tak bisa dilakukan sembarangan seperti menata kawasan modern pada umumnya. Dalam hal ini revitalisasi kawasan cagar budaya, yakni Mangkunegaran, merujuk pada keputusan Wali Kota Solo No. 646/1-2/1/2013 tentang Penetapan Bangunan-Bangunan dan Kawasan Kuno Bersejarah di Solo yang dilindungi UU No. 5/1992 tentang Cagar Budaya.

“Sudah ada pertimbangan atau pun kajian belum dari tim ahli cagar budaya [TACB] sebelum melaksanakan revitalisasi ini? Kami khawatir paving block atau aspal di lapangan depan Mangkunegaran berujung pada pembuahan lahan parkir baru. Terlebih ada bukaan akses baru di sebelah barat,” tuturnya saat dihubungi Solopos.com, Senin (23/4/2018).

Menurutnya, selama ini TACB khususnya Solo kerap kali ditinggal Pemerintah Kota (Pemkot) dalam penataan kawasan bersejarah. Di samping itu, Pemkot Solo hanya berkutat pada penataan kawasan secara fisik tanpa memperhatikan desain sosial budaya.

Koordinator TACB Solo, Titis Srimuda Pitana, menjelaskan revitalisasi Mangkunegaran ini sepenuhnya wewenang pemerintah pusat dengan pelaksana dari Provinsi Jateng melalui Satker PBL. Secara otomatis semestinya Provinsi menggandeng para ahli dari Badan Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Tengah. Namun demikian, ada sejumlah hal yang mesti digarisbawahi.

“Sebelum ditata, mestinya ada kajian arkeologi yang jadi dasar pembuatan detail engineering design [DED]. DED saya yakin sudah ada, tapi kalau kajiannya saya enggak tahu. Tentunya ada imbauan-imbauan,” paparnya.

Misalnya, saat pengupasan rumput mohon dijaga kedalamannya. Jika ditemukan benda bersejarah, segera dilaporkan. Selain itu, proses ini mestinya didampingi arkeolog baik dari rekanan maupun pengawas dan konsultan. Alasannya, Mangkunegaran adalah tempat bersejarah sehingga tak bisa sembarangan.

“Kalau diberi paving block tentu serapan air tak sebagus ketika lapangan ini berumput. Jika hujan, air melimpah ke jalan dan ini menjadi masalah baru. Tak dapat dimungkiri, cagar budaya itu memang sebaiknya punya income, tapi dalam hal ini bisa jadi paving maupun aspal di lapangan Mangkunegaran untuk merespons kebutuhan lahan parkir yang kerap tumpah ruah di jalan raya,” tuturnya.

Anggota Komisi I DPRD Solo, Ginda Ferachtriawan, turut menyayangkan apabila lapangan Mangkunegaran sebelah selatan akan dipasangi paving block serta dibuat akses baru di sebelah barat.

“Solo ini masih sangat kekurangan RTH. Sebaiknya lapangan ini dibiarkan berumput dan tetap difungsikan sebagai RTH. Jangan-jangan nanti malah berubah fungsi jadi lahan parkir. Sebenarnya saya setuju penataan kawasan, tapi sebaiknya ditinjau ulang dan dipikirkan dengan baik,” jelasnya.

Sekda Pemkot Solo, Budi Yulistianto, menjelaskan revitalisasi ini dibiayai APBN yang ditangani pusat. Meskipun demikian, Pemkot Solo dimintai pertimbangan penataan kawasan bersejarah ini. “Sebelumnya penataan juga ada di dalam bangunan. Ini kebetulan yang terlihat dari luar,” jelasnya.