Satpol PP Solo Hati-hati Tangani Kentingan Baru

Papan penanda kepemilikan tanah terlihat terpasang di Kentingan Baru, Jebres, Solo, Jumat (20/4 - 2018). (Solopos/Nicolous Irawan)
29 April 2018 03:00 WIB Indah Septiyaning Wardhani Solo Share :

Solopos.com, SOLO--Satpol PP Solo berhati-hati dalam menangani permasalahan sengketa lahan di kawasan Kentingan Baru, Jebres.

Meski keberadaan penghuni melanggar tiga peraturan daerah (Perda) sekaligus, proses eksekusi tak bisa langsung dilakukan Satpol PP. Kepala Satpol PP Solo sekaligus Ketua Tim Penyelesaian Hunian Tidak Berizin di Kentingan Baru, Sutarjo mengatakan penyelesaian sengketa lahan tidak hanya sebatas penegakan Perda. Namun juga harus mempertimbangan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Tokopedia

“Kami tidak ingin ketika menegakkan Perda, tapi ada gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat,” kata Sutarjo ketika dijumpai wartawan di ruang kerjanya, Senin (23/4/2018).

Berbagai upaya telah dilakukan Satpol PP dalam menangani sengketa lahan di Kentingan Baru. Salah satu upaya dilakukan dengan menggelar beberapa kali audiensi dengan penghuni lahan. Selain itu audiensi dengan pemilik lahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Namun saat audiensi dengan penghuni lahan, dari 150-an warga hanya tiga yang menghadiri undangan Satpol PP. Itupun saat dilakukan audiensi, warga memilih melakukan aksi bisu (tutup mulut). “Jadi kami perlu strategi lain untuk menyelesaikan di sana. Tidak bisa gegabah langsung menyelesaikan,” katanya.

Sutarjo juga menepis tudingan pemilik lahan yang terkesan lambat dalam menangani sengketa lahan di Kentingan Baru. Pihaknya memilih berhati-hati dalam mengatasi sengketa lahan tersebut. Mengingat potensi gangguan ketertiban keamanan dan ketentraman masyarakat sangat tinggi.

Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Perda Satpol PP Solo, Arif Darmawan, menyebutkan ada tiga peraturan daerah (Perda) yang dilanggar para penghuni lahan di Kentingan Baru. Ketika Perda itu di antaranya Administrasi Kependudukan (Adminduk), bangunan gedung dan izin pemanfaatan ruang.

“Pelanggaran Perda memang ada, tapi kami tidak bisa langsung eksekusi. Perlu ada kajian-kajian permasalahannya. Dan itu yang sedang kami lakukan,” katanya.

Saat ini upaya yang tengah dikajukan Satpol PP adalah pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) baik dari penghuni, serta pemilik lahan. Dengan demikian, Satpol PP belum melangkah untuk melayangkan surat peringatan (SP) bagi penghuni lahan Kentingan Baru.