Panwaslu Solo Tunggu Fatwa Atribut Pilpres 2019

Petugas Satpol PP Kota Solo bersama linmas dan Panwaslu Solo mencopot alat peraga kampanye (APK) pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah di Jl. Dewi Sartika, Danukusuman, Serengan, Solo, Jumat (2/3 - 2018). (Solopos/Nicolous Irawan)
04 Mei 2018 01:00 WIB Indah Septiyaning Wardhani Solo Share :

Solopos.com, SOLO--Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Solo masih menunggu fatwa terkait maraknya atribut pro dan kontra dukungan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemilihan presiden (Pilpres) mendatang.

Ketua Panwaslu Solo Budi Wahyono mengatakan hingga kini regulasi berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan presiden baik Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) maupun peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) belum diterimanya.

“Jadi kami menunggu fatwa dari Bawaslu Provinsi atau Pusat, serta PKPU-nya. Karena aturan soal itu [pro dan kontra atribut dukungan Jokowi] belum ada,” katanya ketika berbincang dengan Solopos.com, Senin (30/4/2018) petang.

Dia mengatakan atribut pro dan kontra dukungan Jokowi Presiden dua periode merebak di Kota Bengawan dalam beberapa pekan terakhir. Untuk sementara ini, pihaknya belum bisa bersikap dengan atribut tersebut apakah masuk dalam ranah kampanye atau tidak. “Kami tunggu instruksi Bawaslu,” katanya.

Sejauh ini, Panwaslu mencatat pelanggaran pesta demokrasi di Solo terbanyak masih didominasi soal pemasangan alat peraga kampanye (APK). APK tersebut dipasang tidak sesuai Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 2 Tahun 2009 maupun PKPU Nomor 4 Tahun 2017. Pelanggaran itu di antaranya terpasang di tiang listrik, pohon, melintang di jalan. Selain itu dipasang di kawasan bebas atribut di antaranya, Jl. Slamet Riyadi, Jl. Jenderal Sudirman, Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Kol. Sutarto, tempat ibadah, sekolah atau lembaga pendidikan, instansi pemerintahan, pohon, serta kawasan cagar budaya.

“Di PKPU sudah jelas aturannya bahwa pemasangan alat peraga domainnya ada di KPU. Jadi selain APK yang dipasang KPU tentu tidak diperkenankan,” katanya.

Kepala Bidang (Kabid) Penegakkan Perda Satpol PP Solo Arif Darmawan mengatakan menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah, atribut kampanye liar marak bertebaran di Kota Bengawan. Satpol PP tidak bisa asal langsung mencopot atribut kampanye sebab pencopotan atribut tersebut adalah ranah Panwaslu, kecuali atribut yang terpasang di kawasan white area (steril atribut).

“Kami terus koordinasi dengan Panwaslu untuk penertiban APK. Kami juga sudah melakukan pembersihan, hanya memang belum seluruhnya tersentuh,” katanya.

Satpol PP sebelumnya telah mengundang timses sekaligus menyosialisasikan kawasan bebas atribut tersebut.