Penipuan Solo: Tilap Rp2,7 Miliar, Warga Banten Hanya Dituntut 4 Bulan Penjara

Ilustrasi penipuan (Solopos/Whisnu Paksa)
04 Mei 2018 16:15 WIB Muhammad Ismail Solo Share :

Solopos.com, SOLO -- Alex Abdul Rahman, 54, warga Serang, Banten, yang menjadi terdakwa kasus penipuan  dan penggelapan uang senilai Rp2,750 miliar hanya dituntut hukuman empat bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Solo, Agus Priyatna dan Didik.

Hal tersebut terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan penipuan  dan penggelapan tersebut di Pengadilan Negeri (PN) Solo dengan agenda pembacaan tuntutan, Jumat (4/5/2018). Korban penipuan itu adalah Michiko Soetantyo, warga Karangasem, Laweyan, Solo.

Tokopedia

Michiko merupakan anggota keluarga besar pemilik perusahaan rokok PT Djitoe yang beralamat di Karangasem, Laweyan, Solo. "Kasus ini terjadi pada 2016 bermula saat saya bersama keluarga menginvestasikan uang senilai Rp19,5 miliar ke perusahaan investasi BBC [Berkat Bumi Citra] yang beralamat di Jakarta," ujar Michiko kepada wartawan di PN Solo, Jumat.

Ia mengungkapkan investasi yang ditanamkan ke BCC tiba-tiba macet. Dia lalu meminta bantuan Alex untuk mengurus saham yang diinvestasikan di BCC. Alex meminta uang senilai Rp8,75 miliar sebagai jasa mengurus semua uang yang diinvestasikan Michiko di BCC.

Namun, dalam mengurus pengembalian saham milik Michiko dan keluarganya, uang Rp8,75 miliar itu hanya terpakai Rp4 miliar. Michiko meminta Alex mengembalikan sisanya senilai Rp4,75 miliar.

Namun, dari sisa Rp4,75 miliar itu baru dikembalikan senilai Rp2 miliar. Sementara uang senilai Rp2,75 miliar sampai sekarang belum dikembalikan.

“Saya langsung melaporkan kasus ini ke Satreskrim Polresta Surakarta. Kemudian berkas perkara kasus ini dilimpahkan ke Kejari Solo dan disidangkan di PN Solo sejak 16 April 2018. Alex ditahan Polresta Surakarta sejak 28 Maret 2018,” kata dia.

Majelis Hakim PN Solo, Isharyadi, mengatakan sidang akan dilanjutkan dengan agenda agenda pleidoi atau pembelaan dari terdakwa melalui kuasa hukumnya, Senin (7/5/2018).