Khawatir Di-PHP, Pemkot Solo Wadul Ke Presiden soal Pasar Klewer Timur

Pasar Klewer, Solo. (Solopos/Dok)
04 Mei 2018 18:05 WIB Indah Septiyaning Wardhani Solo Share :

Solopos.com, SOLO -- Pemerintah Kota (Pemkot) Solo akhirnya mengadukan masalah molornya pencairan anggaran revitalisasi Pasar Klewer timur  ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu dilakukan karena awal Mei ini belum juga ada kejelasan soal pencairan anggaran dari Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Anggaran yang dijanjikan Kemendag untuk pembangunan kembali Pasar Klewer timur itu senilai Rp57 miliar. Pembangunan harus segera dimulai untuk mengejar target dan deadline sewa Alun-Alun Keraton Solo untuk pasar darurat pedagang Klewer timur, September mendatang.

Tokopedia

“Suratnya sudah dikirim ke Presiden. Ini untuk mengingatkan saja soal janji Kemendag [pembangunan Pasar Klewer  timur],” kata Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo ketika dijumpai wartawan di Balai Kota Solo, Jumat (4/5/2018).

Janji Kemendag akan mengucurkan bantuan anggaran pembangunan Pasar Klewer sisi timur disampaikan Presiden Joko Widodo saat meresmikan Pasar Klewer pada April 2017 lalu. Presiden menyatakan revitalisasi Pasar Klewer akan dilanjutkan ke bangunan sisi timur.

Sesuai rencana pembangunan Pasar Klewer sisi timur dikerjakan tahun ini setelah rencana tahun lalu molor. Kemendag berdasarkan konsultasi terakhir menyebut saat ini pencairan anggaran senilai Rp57 miliar itu tinggal menunggu terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai dasar pelaksanaan lelang dan pembangunan Pasar Klewer timur.

“Janji itu kan diucapkan tidak bisik-bisik, tapi di media juga ada,” kata Rudy.

Rudy justru khawatir pencairan anggaran sengaja dilakukan Kemendag mepet akhir tahun anggaran sebagaimana tahun lalu. Dengan demikian proyek pembangunan pasar lagi-lagi tak bisa dikerjakan tahun ini.

Guna mengantisipasi hal itu, Pemkot Solo meminta kejelasan kepada Presiden Jokowi. Pemkot juga tengah mempertimbangkan beberapa alternatif lain sumber pembiayaan pembangunan Pasar Klewer  sisi timur.

Ada dua opsi alternatif pembiayaan yang akan disiapkan, yakni dibiayai penuh APBD Kota Solo atau menggunakan sistem pinjaman (utang) sebagaimana pembangunan RSUD Ngipang, Banjarsari. “Kalau memang tidak dianggarkan pusat ya nanti terpaksa pakai APBD Kota atau pinjam.”

Namun, konsekuensinya pembangunan Pasar Klewer timur akan dikerjakan tidak mengacu pada konsep awal dibangun lantai basement dan semibasement, serta bagian atas digunakan untuk hall. Sesuai detail engineering design (DED), pembangunan pasar tersebut diperkirakan menelan anggaran Rp57 miliar.

Jika dibiayai APBD, pasar dibangun sama seperti kondisi sebelum dibongkar. Anggaran yang dibutuhkan pun hanya sekitar Rp18 miliar. Untuk itu terlebih dahulu akan diajukan anggaran dalam APBD Perubahan (APBD-P) tahun ini untuk review DED.

“Jadi anggaran perubahan ini kami siapkan untuk review DED. Kemudian baru 2019 dianggarkan di APBD untuk dibangun,” katanya.

Molornya pembangunan Pasar Klewer tersebut secara otomatis bakal berdampak pada sewa lahan di Alun-alun Utara (Alut). Sesuai perjanjian Pemkot dengan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, sewa lahan Alut berakhir September tahun ini. “Nanti kami perpanjang lah [sewa lahan Alut]. Bagaimana lagi orang pasarnya sudah dibongkar kok,” katanya.

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Solo Subagiyo tetap berharap pembangunan Pasar Klewer timur dibiayai Kemendag. Pertimbangannya, Pemkot Solo telah menyewa lahan dan merelokasi pedagang ke pasar darurat di Alut.

Apalagi bangunan pasar lama sudah dibongkar dan diratakan. Seandainya permohonan pengalokasian anggaran dikabulkan Kemendag, Subagiyo mengklaim proyek tersebut bisa selesai maksimal tujuh bulan.