Rp780 Juta untuk Sambang Warga di Klaten, Panwaslu Ingatkan Bupati Netral

Bupati Klaten Sri Mulyani (Solopos/Taufiq Sidik Prakoso)
05 Mei 2018 14:15 WIB Taufik Sidik Prakoso Klaten Share :

Solopos.com, KLATEN -- Program sambang warga Bupati Klaten kembali bergulir pada 2018. Guna melaksanakan program tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten mengalokasikan anggaran sekitar Rp780 juta melalui APBD setempat.

Program sambang warga tahun ini diawali di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Rabu (2/5/2018). Kegiatan itu berlanjut pada Kamis (3/5/2018) di Desa Soropaten, Kecamatan Karanganom. Kegiatan yang digulirkan yakni kunjungan bupati ke salah satu desa di setiap kecamatan.

Tokopedia

Bupati Klaten, Sri Mulyani, menargetkan pada pertengahan Mei sudah mengunjungi 13 kecamatan. “Sampai menjelang Ramadan itu target kami separuh dari total kecamatan di Klaten. Saat Ramadan digantikan kegiatan tarawih keliling. Setelah Lebaran, program sambang warga kembali dilanjutkan,” kata Mulyani saat ditemui di sela kunjungan sambang warga di Desa Soropaten, Kamis.

Bupati Klaten menuturkan kegiatan itu dimaksudkan untuk melihat langsung kondisi desa-desa di Klaten. Selain itu, kegiatan menjadi ajang bagi warga menyampaikan aspirasi mereka kepada bupati.

“Ya maksud kegiatan ini saya ingin menghadirkan diri langsung ke masyarakat. Melihat secara langsung pembangunan di desa serta apa saran dari masyarakat yang bisa kami bawa untuk pembangunan Klaten. Memang dalam kegiatan ini perlu inovasi. Jadi tidak hanya monoton kegiatan silaturahmi serta membagi sembako,” urai dia.

Program tersebut bergulir sejak 2017. Tahun lalu, anggaran yang dialokasikan ke setiap kecamatan senilai Rp20 juta bersumber dari APBD Klaten.

Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Klaten, Bambang Sigit Sinugroho, mengatakan perbedaan kegiatan sambang warga pada 2018 dibanding 2017 yakni dalam setiap kunjungan ada deklarasi open defecation free (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan (BABS) dari setiap desa yang dikunjungi.

“Walau baru satu desa yang siap mendeklarasikan ODF, ya nanti tetap dideklarasikan dalam kegiatan sambang warga,” ungkapnya.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Klaten, Cahyono, mengatakan baru ada dua kecamatan yang sudah mendeklarasikan jika seluruh warga di setiap desa bebas BABS. Kecamatan itu yakni Cawas dan Bayat. Sementara, kecamatan lainnya baru di sebagian desa.

“Untuk tingkat desa itu ada sekitar 150 desa yang sudah deklarasi ODF. Kendala di masyarakatnya. Tetapi, kami melakukan pemicuan-pemicuan. Kendala lain masalah material. Tahun ini ada anggaran untuk jambanisasi ke 2.500 keluarga dengan nilai anggaran Rp2 juta hingga Rp2,5 juta untuk setiap jamban. Kendala lainnya terkait saluran pembuangan terakhir. Ada yang sudah memiliki jamban tetapi saluran pembuangannya tetap ke sungai karena keterbatasan lahan,” kata dia.

Sementara itu, Panwaslu Klaten mengingatkan acara sambang warga tak disusupi kampanye menjelang Pilgub Jateng 2018. Ketua Panwaslu Klaten, Arif Fatkhurrohman, menuturkan sudah menginstruksikan ke panwascam mengawasi ketika ada kegiatan yang dihadiri petugas partai seperti acara reses anggota DPRD termasuk kegiatan sambang warga yang dihadiri bupati.

“Kami harapkan bupati tetap netral. Kalau dalam kegiatan mau melakukan sosialisasi hubungannya dengan pemilu silakan. Tetapi, tetap dilakukan secara netral. Jangan sampai keblabasan mengarahkan memilih salah satu calon,” urai dia.