Warga Relokasi Kali Anyar Solo Tak Punya Uang

Warga terdampak penataan Kali Anyar, Nusukan, Solo menyelesaikan pembangunan rumahnya di Jatirejo RT 003/RW 039, Mojosongo, Jebres, Solo, Rabu (2/5 - 2018). (Solopos/Nicolous Irawan)
10 Mei 2018 03:00 WIB Irawan Sapto Adhi Solo Share :

Solopos.com, SOLO-- Warga bantaran Kali Anyar wilayah Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Solo yang terdampak proyek Penanganan Banjir Kota Solo rawan mengalami penurunan kualitas hidup setelah diminta pindah. Pasalnya, mereka berpotensi hanya sanggup menyediakan rumah baru dengan kondisi yang tidak lebih baik dari sebelumnya atau masuk kategori rumah tidak layak huni (RTLH).

Warga bantaran Kali Anyar diketahui rata-rata termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Mereka tak memiliki cukup dana untuk membangun rumah dengan kategori sehat atau layak huni. Sebagian besar dana bantuan sosial (Bansos) yang diterima warga dari Pemerintah Kota (Pemkot) Solo telah habis untuk membeli tanah. Akhirnya, sisa dana bansos yang masih dikantongi tak mencukupi untuk membangun rumah baru dengan kriteria layak huni.

Sekretaris Pokja Relokasi Warga Nusukan, Trihono, tak menampik jika kebanyakan warga Nusukan yang terdampak proyek Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWBSB) tersebut hanya sanggup membangun rumah baru dengan memanfaatkan bahan material bekas. Warga memperoleh bahan material bekas dari hasil membongkar rumah lama di wilayah bantaran. Dia menyadari kualitas bangunan rumah yang dibangun dengan material bekas jelas berbeda dengan material baru sesuai standar.

“Kami sudah mendorong warga untuk bisa membangun rumah layak huni. Tapi mau bagaimana lagi? Kendalanya lagi-lagi soal dana. Kami sudah memfasilitasi warga untuk bisa mengakses pinjaman ke Bank Solo,” kata Trihono saat diwawancarai Solopos.com di Nusukan, Senin (7/5/2018).

Trihono membeberkan beberapa kendala yang dialami warga di lapangan dalam upaya membangun rumah layak huni di lokasi baru, antara lain penyediaan fasilitas MCK pribadi, pemasangan lantai, penyediaan komponen rumah seperti jendela dan pintu, hingga pendirian bangunan permanen. Sejumlah warga telah mengutarakan rencana ingin menyediakan MCK komunal untuk menekan pengeluaran. Ada juga warga yang tak berencana melengkapi rumah dengan lantai maupun bangunan permanen karena keterbatasan dana.

“Harapan warga tentu pemerintah bisa membantu lagi untuk memastikan penyediaan rumah layak huni bagi mereka. Namun, saya rasa itu sulit. Pemerintah sudah memberikan dana stimulan yang cukup besar,” jelas Trihono.

Bukan saja warga Nusukan, warga Manahan juga bakal membangun rumah di lokasi baru dengan memanfaatkan bahan material bekas. Sekretaris Pokja Relokasi Warga Manahan, Tumino, menyampaikan mau tidak mau warga harus memanfaatkan bahan material bekas yang diperoleh dari rumah lama di bantaran untuk menekan biaya pengeluaran. Dia menyebut program relokasi warga bantaran ini tak menjamin warga bisa hidup lebih baik atau layak. Pasalnya, warga tak diberi ganti rugi langsung dalam bentuk rumah layak huni.

“Warga diminta membangun rumah sendiri-sendiri. Jadi warga ya membangun rumah sebisa masing-masing. Warga tak bisa menjamin bisa mendirika rumah yang masuk kategori layak huni,” tutur Tumino diwawancarai terpisah.