Pemkab Wonogiri Tak Fasilitasi Calon Pekerja Migran Informal

Para calon pekerja migran mengikuti acara pelepasan dan pembekalan di Pendapa Rumah Dinas Bupati kompleks Setda Wonogiri, Senin (7/5 - 2018). (Solopos/Rudi Hartono)
13 Mei 2018 02:00 WIB Rudi Hartono Wonogiri Share :

Solopos.com, WONOGIRI—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri tak memfasilitasi warga yang ingin bekerja di luar negeri di bidang informal, seperti pembantu rumah tangga (PRT). Meski demikian dinas terkait tetap akan melayani jika ada warga yang mengurus administrasi untuk keperluan bekerja sebagai PRT secara mandiri.

Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, saat acara pelepasan pekerja migran formal di pendapa rumah dinasnya kompleks Sekretariat Daerah (Setda), Senin (7/5/2018), mengatakan Pemkab hanya memfasilitasi warga yang ingin bekerja di luar negeri di bidang formal, seperti karyawan perusahaan. Hal itu karena hak dan kewajiban pekerja migran formal sudah jelas, sehingga kontrol terhadap pekerja bersangkutan mudah. Sementara, hak dan kewajiban pekerja migran informal tak terukur, sehingga sulit dikontrol. Kondisi itu membuat peluang terjadinya permasalahan lebih besar.

Tokopedia

“Misalnya seorang PRT, kalau membuatkan teh majikannya terlalu panas atau kurang panas bisa timbul masalah. Menyeterika hasilnya kurang halus juga bisa muncul masalah,” kata Bupati.

Data yang dihimpun Solopos.com dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), sejak 2015 hingga April 2018 tercatat ada 73 pekerja migran informal dari Wonogiri. Mereka berangkat melalui lembaga penyalur resmi secara mandiri. Pada 2015 terdapat 18 orang, 2016 15 orang, 2017 33 orang, dan Januari-April 2018 terdapat tujuh orang.

Pada kesempatan itu Bupati melepas 289 pekerja migran formal yang akan bekerja di luar negeri. Mereka terdiri atas 285 orang yang akan bekerja di Malaysia, satu orang di Taiwan, dua orang di Korea Selatan, dan satu orang di Brunei Darussalam. Bupati berpesan agar mereka pandai membawa diri, mengelola keuangan dengan baik, dan beradaptasi dengan lingkungan. Dia meminta mereka mematuhi aturan yang diberlakukan secara ketat di negara tempat bekerja.

“Jangan mentang-mentang punya gaji banyak lalu digunakan untuk kepentingan yang tak perlu, seperti ganti-ganti HP,” ulas Bupati.

Dia melanjutkan banyaknya warga Wonogiri yang memilih bekerja di Malaysia dapat dimaknai bahwa negara tersebut kooperatif dengan pekerja migran formal. Hal itu mematahkan anggapan bahwa banyak peristiwa tak diharapkan, seperti penyiksaan, kerap terjadi di Malaysia. Menurut Bupati, penyiksaan, tak diberikannya gaji, atau kejadian sejenisnya biasanya dialami pekerja migran informal.

“Kalau ke depan menghadapi masalah, tak perlu risau. Akses jalur yang resmi agar pihak terkait bisa segera membantu menyelesaikan. Para orang tua juga tak perlu reaktif kalau mendengar kabar yang belum bisa dipertanggungjawabkan mengenai kondisi anak di negara lain. Akses saja Disnaker, pasti akan dibantu,” ulas Bupati.

Kepala Disnaker, Ristanti, menambahkan meski tak memfasilitasi tetapi pihaknya akan tetap melayani warga yang ingin menjadi pekerja migran informal secara mandiri. Disnaker bisa membantu menelusuri apakah lembaga penyalur resmi atau tidak.