18 Desa Sukoharjo Belum Bisa Cairkan Dana Desa hingga Mei

ilustrasi dana desa. (Solopos/Dok)
16 Mei 2018 14:15 WIB R Bony Eko Wicaksono Sukoharjo Share :

Solopos.com, SUKOHARJO -- Sebanyak 18 desa di delapan kecamatan Kabupaten Sukoharjo belum menetapkan anggaran pendapatan dan belanja (APB) desa hingga pertengahan Mei.

Akibatnya, desa-desa tersebut belum bisa mencairkan dana desa  dari pemerintah pusat maupun alokasi dana desa dari Pemkab Sukoharjo. Penyebab molornya penetapan APB 18 desa itu lantaran ketidaksinkronan program kegiatan yang direncanakan pemerintah desa dengan pengurus Badan Permusyawaran Desa (BPD).

Ramadan Ekstra - Promo Belanja Kebutuhan Lebaran 2018 - Tokopedia

Kasubbag Keuangan dan Aset Desa Bagian Pemerintah Desa Setda Sukoharjo, Maryadi, mengatakan 132 desa dari total jumlah desa di Sukoharjo sebanyak 150 desa sudah menetapkan APB desa. Artinya, masih ada 18 desa yang belum menetapkan APB desa sebagai syarat pencairan bantuan dana desa dari pemerintah pusat.

“Desa yang belum menetapkan APB desa tersebar di delapan kecamatan. Saya minta agar pemerintah desa setempat segera menetapkan APB desa agar bisa segera mencairkan dana desa,” kata dia di sela-sela rapat koordinasi (rakor) bantuan keuangan desa di Gedung Setda Sukoharjo, Rabu (16/5/2018).

Maryadi memperinci desa yang belum menetapkan APB desa yakni Kecamatan Weru, Nguter dan Grogol (masing-masing tiga desa), Kecamatan Bendosari, Baki, Gatak dan Kartasura (masing-masing dua desa), serta Kecamatan Mojolaban (satu desa).

Mayoritas desa itu belum bisa menyinkronkan program antara pemerintah desa dengan pengurus BPD sehingga berdampak pada molornya penetapan APB desa. “Penyebab utama terkait hal teknis seperti belum sepakatnya program kegiatan berdasarkan skala prioritas antara pemerintah desa dengan pengurus BPD. Intinya, mereka belum sinkron saat menyusun APB desa,” ujar Maryadi.

Sejatinya, penyusunan APB desa ditarget rampung pada akhir Maret. Apabila APB Desa belum ditetapkan otomatis bantuan dana desa  tak bisa dicairkan.

“Ketidaksinkronan pemerintah desa dengan pengurus BPD merupakan masalah internal. Saya berharap persoalan itu dapat segera diatasi sehingga kegiatan fisik dapat segera dikerjakan karena waktunya cukup mepet,” papar Maryadi.

Sementara itu, Kepala Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sukoharjo, Y.C. Sriyana, mengungkapkan bantuan dana desa dari pemerintah pusat dicairkan tiga tahap masing-masing sebesar 20 persen, 40 persen, dan 40 persen. Sebagian besar desa telah mencairkan dana desa tahap I untuk membiayai pengerjaan pembangunan infrastruktur perdesaan.

Sriyana bakal berkoordinasi dengan Bagian Pemdes Sukoharjo untuk membahas percepatan penetapan APB desa. “Waktunya sangat mepet. Sebentar lagi sudah memasuki Bulan Puasa. Desa-desa lainnya telah mengerjakan kegiatan fisik,” kata dia.