60% PKL Belakang UNS Solo Enggan Bongkar Lapak

Aktivitas pedagang kaki lima (PKL) di Jl. Ki Hajar Dewantara, Jebres, Solo, Kamis (10/5 - 2018). (Solopos/Nicolous Irawan)
17 Mei 2018 18:00 WIB Nadia Lutfiana Mawarni Solo Share :

Solopos.com, SOLO -- Sekitar 60% Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati ruas Jl. Ki Hajar Dewantara Solo  atau yang menempel tembok Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo masih enggan membongkar lapak mereka. Sosialisasi lanjutan yang diadakan Pemkot, Selasa (15/5/2018) di Kompleks Balai Kota Solo belum menghasilkan keputusan bersama.

Sosialisasi tersebut merupakan sosialisasi kedua yang diadakan Pemkot bersama para PKL. Sosialisasi pertama dilaksanakan Kamis (3/5/2018).

Kepala Bidang PKL Dinas Perdagangan (Disdag) Solo, Didik Anggono, menyatakan dalam sosialisasi tersebut dirinya telah menyampaikan tiga hal yang merupakan keputusan Pemkot Solo. “Intinya lahan tempat mereka berjualan akan dikembalikan sesuai fungsinya, sebagai jalur pedestrian,” ucap Didik saat ditemui wartawan seusai sosialisasi.

Sebagai gantinya, para PKL Jl. Ki Hajar Dewantara Solo akan mendapatkan ongkos bongkar sesuai dengan jenis bangunan, yaitu Rp65.000 untuk bangunan permanen dan Rp50.000 untuk bangunan semipermanen.

Pemkot Solo juga akan menata para PKL ke beberapa pasar. Di antaranya adalah Pasar Panggungrejo, Pasar Pucangsawit, Selter Kuliner Pucangsawit, Selter Mojosongo, dan Selter Jurug.

Didik Anggono menegaskan hanya pedagang ber-KTP Solo yang akan mendapatkan fasilitas pengganti. Sementara pedagang dari luar Kota Bengawan hanya diperbolehkan berdagang dengan sistem bongkar-pasang di beberapa tempat yang nantinya akan ditentukan oleh Pemkot.

“Tentu prioritas [fasilitas] adalah pedagang asli Solo, tapi siapapun boleh berdagang asalkan ikut aturan. Nanti untuk pedagang dari luar ada aturan bongkar-pasang malam, mulai pukul 17.00 WIB hingga 05.00 WIB,” katanya. Menurut Didik, PKL di Jl. Ki Hajar Dewantara Solo berjumlah sekitar 65 orang, 60% di antaranya adalah warga Kota Bengawan.

Melalui sosialisasi ini Didik berharap adanya kesadaran PKL untuk mengosongkan sendiri kiosnya. “Tujuannya kita menata, bukan membiarkan. Namun upaya persuasif tanpa tindakan anarkis akan terus kita lakukan,” ungkap Didik.

Pemkot Solo memberikan batas waktu hingga 30 Juni 2018 bagi PKL untuk melakukan pembongkaran, jika tidak pihak Pemkot akan menindak tegas dengan memberikan surat peringatan.

Koordinator PKL, Hery Prantoko, menyebut keputusan Pemkot merugikan pihak PKL. “Soal selter dan pemindahan ke pasar itu tidak adil, sebab enggak semua pedagang berasal dari Solo, toh yang enggak dari Solo pun mereka tetap bayar retribusi Rp2.000 sehari,” ungkap Hery Prantoko saat ditemui wartawan secara terpisah.

Selain itu, kondisi pasar tujuan yang mati juga dinilai akan merugikan mereka. Hery menilai jika PKL pindah, akan sulit menggerakkan dagangan mulai dari awal. “Kalau lihat kondisi Pasar Panggungrejo yang airnya saja sulit, apa ya bisa dagang di sana,” ungkapnya.

PKL lain, Ahmad Murjani sempat mengusulkan dibangunnya sejumlah selter yang ditata rapi di bekas lahan PKL. “Usul itu langsung ditolak, mereka bersikeras menggunakan lahan sebagai jalur pejalan kaki,” ujar Jani, sapaan akrabnya.

Jani mewakili PKL menyatakan jika lahan bekas PKL digunakan untuk jalur pedestrian, dirinya justru tidak yakin jalur itu akan terawat. “Lihat saja yang sudah terjadi di bagian barat, apa ada yang menggunakannya untuk jalan kaki? Jarang kan. Kami juga tidak mau terus-terusan disalahkan kalau misal di sini sering banjir setiap kali hujan, seolah-olah itu karena ulah PKL padahal bukan,” pungkasnya.