Baru Terbentuk, FPM Sragen Langsung Mendata Pelaku UMKM

Ilustrasi UMKM. (Solopos/M. Ferri Setiawan)
17 Mei 2018 02:00 WIB Kurniawan Sragen Share :

Solopos.com, SRAGEN -- Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Federasi Pekerja Mandiri (FPM) Sragen terbentuk, Senin (14/5/2018). Jajaran pengurus FPM dilantik di Pendapa Rumah Dinas (Rumdin) Bupati Sragen. Mereka berkomitmen membantu pengembangan usaha warga.

FPM merupakan wadah bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk berkreasi dan mengembangkan usaha. Ketua DPC FPM Sragen, Joko Siswanto, mengatakan pihaknya segera mendata pelaku UMKM Sragen. Data tersebut dibutuhkan untuk menyusun agenda kerja pengembangan usaha.

Tokopedia

"FPM baru terbentuk ini di Sragen. Kami bergerak di bidang pemberdayaan UMKM Sragen. Langkah pertama pendataan pelaku usaha," ujar dia.

Setelah mendata pelaku UMKM, FPM akan melakukan pemetaan berbagai permasalahan yang dihadapi. Dari data tersebut baru bisa disusun agenda kerja yang harus dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan.

Joko menilai potensi pengembangan UMKM Sragen sangat besar. Sebab terdapat banyak usaha di Bumi Sukowati seperti di bidang kerajinan, peternakan, perikanan, pertanian, dan berbagai jenis usaha lainnya.

"Pengurus DPC FPM ada 52 orang. Kami sudah membentuk bidang-bidang pengembangan usaha. Mereka yang nanti akan mendata dan mencari program pengembangan usaha itu. Kami segera gerak cepat," kata dia.

Joko menekankan program FPM selaras dengan prioritas pengembangan usaha yang digaungkan pemerintah. Semakin berdaya masyarakat, semakin membuka potensi peningkatan kesejahteraan mereka.

Pendapat senada disampaikan Wakil Ketua DPP FPM, Edy Suwandi, mewakili Ketua DPP FPM, Totok Utomo Budi Santoso. Menurut dia pihaknya konsisten menghimpun para pekerja di sektor nonformal. Sejumlah bidang yang sudah dirambah FPM seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan kecil.

"Kami berharap besar terhadap kiprah DPC FPM Sragen untuk membantu pemberdayaan pelaku UKM," kata dia.

Edy menegaskan FPM bukan organisasi politik atau punya afiliasi politik dengan parpol tertentu. Organisasi bergerak atas kesadaran dan swadaya para pengurusnya. Pengusaha binaan tak dikenai biaya pendampingan.

Justru FPM diarahkan agar dapat membantu program peningkatan pemberdayaan masyarakat. "Pekerja formal kita hanya 20 persen. Yang 80 persen pelaku usaha nonformal yang potensial," urai dia.