Ketua Komisi I DPR Persilakan Jokowi Aktifkan Koopssusgab Tapi...

Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto (tengah), berjalan dan disambut dengan yel oleh prajurit TNI dalam acara Pengarahan Panglima TNI kepada Prajurit TNI di Wilayah Soloraya, di Mako Grup 2 Kopassus, Kartasura, Sukoharjo, Selasa (20/3 - 2018). (Solopos/M. Ferri Setiawan)
18 Mei 2018 07:00 WIB Irawan Sapto Adhi Nasional Share :

Solopos.com, SOLO--Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari tak mempersoalkan langkah Polri yang mulai melibatkan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dalam operasi pemberantasan terorisme.

Politikus Partai Keadian Sejahtera (PKS) itu juga mempersilakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan pengaktifan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) yang berisi pasukan elite dari TNI Angkatan Daerat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU), untuk ikut membantu polisi dalam penindakan terhadap pelaku teror.

Hanya, Kharis mewanti-wanti pelibatan anggota TNI tersebut jangan sampai membawa polemik baru berupa terjadinya kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

“Pelibatan TNI boleh, tapi jangan sampai ada pelanggaran HAM. Itu pendapat saya pribadi,” kata Kharis saat dimintai tanggapan Solopos.com terkait langkah Polri dan kebijakan Presiden Jokowi tersebut di sela-sela kunjungannya ke Monumen Pers Nasional, Solo, Kamis (17/5/2018).

Kharis mengakui keahlian TNI dibutuhkan dalam upaya penindakan pelaku teror. Dia mencontohkan keberhasilan pasukan TNI yang terlibat dalam memburu gembong teroris Santoso alias Abu Wardah Asy Ayarqi di Poso, Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu.

Terkait pelibatan TNI ini, Kharis menegaskan, yang diperlukan sekarang hanyalah standar operasional prosedur (SOP) yang jelas untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran HAM. Oleh sebab itu, dia meminta Polri maupun pemerintah lebih baik mengambil langkah setelah revisi RUU Antiterorisme disahkan.

“Saya berharap UU ini selesaikan dulu. Nanti kan kalau pembentukan Koopssusgab butuh payung undang-undang lagi. Hla dasarnya apa kalau enggak perlu pakai UU? UU Antiterorisme yang lama kan masih ada. Kalau tidak puas atau menilai masih ada keterbatasan, tunggu revisinya itu. Revisi RUU Antoterorisme ini kan akan dijadikan sebagai payung hukum semua aktivitas pemberantasan terorisme,” jelas Kharis.

Statusnya sebagai Ketua Komisi I DPR RI, membuat Kharis tak bisa menjadi anggota pansus RUU Antiterorisme. Hal itu membuat dirinya tak mengerti secara detail terkait teknis pembahasan RUU tersebut.

Namun, dia memastikan bahwa pada masa sidang membahas revisi UU tersebut bakal dibuka Jumat (18/5/2018). Kharis menyebut DPR akan mengebut proses pembahasan RUU Antiterorisme. Dengen begitu, UU Antiterorime bisa segera diimplementasikan.

"Yang pasti hari ini kami sedang di masa reses. Mudah-mudahan ketika masuk hari Jumat, bisa pembukaan masa sidang, mungkin Senin akan segera dikebut. Dari DPR sendiri sudah bulat. Mudah-mudahan masa sidang ini sudah sepakat semuanya. Itu pun dipermasalahan definisi. Jadi yang belum sepakat revisi RUU Antirterorisme ini masih berdiskusi tentang definisi. Mudah-mudahan segera ada kesepakatan di antara pemerintah dan segara dibahas DPR untuk segera disahkan,” papar Kharis.

Sementara itu, Kharis menilai pemerintah Indonesia tak membutuhkan bantuan pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk mengatasi aksi teror yang belakangan terjadi di Tanah Air. Hal tersebut, menurut dia, sesuai dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Dia meyakini Indonesia masih mempunyai kemampuan yang lebih dari cukup dalam penanganan terorisme.

"Kita tidak butuh bantuan orang lain. Kita akan tangani sendiri. Mereka tidak perlu ikut campur urusan negara kita, sebagaimana kita juga tidak ingin ikut campur urusan Amerika. Kita harus tegas. Kita tidak mau diintervensi orang sebagaimana kita tidak ingin mengintervensi orang lain," ujar Kharis.

Sebelumnya dikabarkan, Pemerintah AS menawarkan diri membantu Indonesia melakukan investigasi dalam mengungkap dalang teror yang terjadi belakangan ini. Tawaran tersebut disampaikan Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Erin Mckee, dalam sebuah kesempatan belum lama ini.