Karyawan RSIS Pabelan Mogok Kerja Sebulan

Karyawan RSIS, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, berkumpul di lobi rumah sakit seusai dialog, Kamis (7/6 - 2018). (Solopos/Iskandar
08 Juni 2018 07:00 WIB Iskandar Sukoharjo Share :

Solopos.com, SUKOHARJO -- Karyawan Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) di Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, akan mogok bekerja secara massal selama sebulan penuh mulai 14 Juni-13 Juli 2018. Hal itu menyusul tidak adanya kesepakatan dengan manajemen RSIS  terkait tuntutan karyawan meliputi pelunasan gaji, THR, dan lainnya .

“Karena perundingan deadlock kami memutuskan mogok bekerja mulai 14 Juni sampai 13 Juli atau selama satu bulan. Semua unit layanan akan tutup kecuali instalasi gawat darurat [IGD],” ujar Wakil Sekretaris Serikat Pekerja RSIS, Suyamto, ketika ditemui wartawan seusai dialog kedua dengan manajemen di Kantor RSIS, Pabelan, Kamis (7/6/2018).

Sebelumnya, seratusan karyawan RSIS, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, melakukan aksi menuntut hak-hak mereka di rumah sakit tersebut, Senin (4/6/2018). Aksi itu berujung ricuh. Salah seorang karyawan memecah kaca meja karena tak kuasa menahan emosi saat dialog.

Suyamto mengatakan selama mogok hanya instalasi gawat darurat (IGD) yang beroperasi. Itu pun hanya akan ada satu dokter yang bisa bertugas karena surat izin praktik dokter-dokter lainnya sudah habis. “Kalau perawat paling hanya butuh delapan atau sembilan orang,” kata dia.

Terkait itu dia akan berkoordinasi dengan karyawan atau perawat yang bersedia masuk kerja. Hingga saat ini para karyawan lebih banyak yang bertekad mogok kerja. Sementara itu pada pertemuan Kamis itu para karyawan ditemui pimpinan Yayasan Wakaf RSIS  di antaranya, M. Djufrie dan Amin Romas, serta Direktur Pelayanan Umum RSIS, Surya Darmawan.

Pada pertemuan itu para karyawan menuntut sejumlah hak mereka yang dinilai diabaikan manajemen RSIS. Hak itu di antaranya akibat perumahan karyawan mulai 1 Oktober 2017 sampai sekarang karyawan yang masuk kerja hanya digaji 50 persen dari gaji pokok, sisanya menjadi utang rumah sakit.

Karyawan dirumahkan diberi upah 50 persen dari gaji pokok, namun realisasinya hanya diberikan 25 persen dan sisanya menjadi utang rumah sakit. Semua yang menjadi utang rumah sakit dijanjikan dibayarkan saat keuangan memungkinkan.

Hal lain yang menjadi ganjalan mereka yakni iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dihentikan oleh manajemen RSIS sejak Qktober 2017. Bahkan iuran Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS  Ketenagakerjaan sebesar 2 persen yang sudah telanjur dipotong dari gaji karyawan tidak dibayarkan oleh manajemen ke BPJS Ketenagakerjaan.

Hal ini mengakibatkan manfaat JHT dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) tidak bisa diterima oleh karyawan. Soal gaji karyawan, terakhir mereka menerima gaji Mei lalu disanggupi 50 persen dari gaji. Tapi realisasinya hanya dibayarkan 60 persen dari 50 persen yang disanggupi.

“Mereka ada yang menerima Rp200.000 satu bulan, Rp700.000 satu bulan dan sebagainya. Rata-rata mereka menerima kira-kira Rp400.000.”

Menanggapi hal tersebut Djufrie mengatakan belum bisa memenuhi tuntutan karyawan karena saat ini belum ada dana untuk memenuhi tuntutan tersebut. “Sebetulnya ada dana di bank yang sebenarnya uang operasional senilai Rp5,2 miliar tapi diblokir oleh Yarsis pada 2011 dan ini harus dibuka. Uang itu ada di Bank BCA, Bank Muamalat, Bank Mandiri dan sebagainya. Kalau ini bisa dicairkan urusan akan selesai semua,” kata Djufrie.

Untuk itu, Romas akan bekoordinasi dengan Depnaker agar membantu mencarikan solusi. Uang itu ditaruh di bank atas nama rumah sakit.