Berbeda, Begini Sistem Zonasi PPDB Wonogiri

ilustrasi PPDB online. (Solopos/Dok)
08 Juni 2018 19:15 WIB Ichsan Kholif Rahman Wonogiri Share :

Solopos.com, WONOGIRI -- Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang TK, SD, dan SMP di wilayah Wonogiri mulai tahun juga menggunakan sistem zonasi seperti di beberapa kabupaten/kota tetangga. Namun, penerapan sistem zonasi di PPDB Wonogiri berbeda dengan daerah lain.

Sistem zonasi itu berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung rombongan belajar masing-masing sekolah dan ketersediaan anak usia sekolah  yang tidak merata. Kepala Dinas Pendidikan Wonogiri, Siswanto, saat ditemui Solopos.com di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Jumat (8/6/2018), sistem zonasi rumah tangga di Kabupaten Wonogiri berbeda dengan kabupaten lain.

Jumlah siswa sistem zonasi berbeda dan tidak ditentukan. Siswa yang berada dalam zonasi rumah tangga wajib diterima di sekolah yang masih berada dalam satu wilayah dengan rumah tangga tersebut.

“Peserta PPDB dari rumah tangga yang sama dengan sekolah wajib menunjukkan bukti identitas siswa bersangkutan. Sekolah wajib menerima peserta didik tanpa mempertimbangkan nilai dari peserta didik bersangkutan,” ujar Siswanto.

Ia menambahkan seleksi TK hanya berdasarkan usia. Calon peserta didik yang berusia lebih tua harus diprioritaskan. Demikian pula seleksi calon peserta didik baru kelas I SD yang berdasarkan usia dan usia yang lebih tua harus diprioritaskan untuk diterima.

Ia menegaskan dalam seleksi peserta didik baru kelas I SD, sekolah tidak diperbolehkan melakukan tes membaca, menulis, dan berhitung. Sedangkan seleksi calon peserta didik baru kelas VII SMP dilakukan berdasarkan nilai ujian sekolah meliputi tiga mata pelajaran yakni Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA.

Untuk menentukan batas terakhir kuota diterima, apabila nilai siswa memiliki kesamaan maka ditentukan berdasarkan jarak tempuh siswa berdasarkan domisili siswa dengan sekolah. Diutamakan anak dari guru atau tenaga pendidik  lainnya dan usia calon peserta didik yang memiliki umur lebih tua harus diutamakan.

Menurutnya, PPDB menggunakan asas transparan yakni bersifat terbuka dan dapat diketahui masyarakat termasuk orang tua peserta didik untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi. Ia menegaskan tidak akan ada diskriminasi dalam artian seluruh warga negara Indonesia berusia sekolah berhak mendapatkan dan mengikuti pendidikan di seluruh wilayah NKRI tanpa membedakan daerah asal, agama, golongan, dan termasuk anak berkebutuhan khusus.

Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, saat ditemui Solopos.com di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri mengatakan akan tetap menjalankan program zonasi sesuai arahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena ia meyakini tujuan-tujuan dari sistem tersebut adalah baik.

Namun, zonasi rumah tangga menjadi sebuah pilihan karena saat ini infrastruktur pendidikan terlebih di daerah pelosok Wonogiri belum memiliki kesiapan yang cukup. Ia juga mengantisipasi generasi yang memiliki kualifikasi khusus akan kurang memiliki pendampingan. Ia akan membuat standardisasi mengenai hal tersebut bersama Dinas Pendidikan agar terjadi pemerataan di Kabupaten Wonogiri.