Mogok Kerja, Karyawan RSIS Sarankan Pasien Cari RS Lain

Wakil Sekretaris Serikat Pekerja RSIS, Suyamto (kedua dari kiri), memberikan keterangan terkait mogok kerja karyawan RSIS di Sukoharjo, Selasa (12/6 - 2018). (Solopos/Bony Eko Wicaksono)
13 Juni 2018 14:35 WIB R Bony Eko Wicaksono Sukoharjo Share :

Solopos.com, SUKOHARJO -- Sebanyak 418 karyawan Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) di Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, dipastikan mogok bekerja selama sebulan mulai 14 Juni hingga 13 Juli. Mereka juga meminta pelayanan rumah sakit itu dihentikan lantaran membahayakan pasien dan tenaga medis.

Hal ini disampaikan Wakil Sekretaris Serikat Pekerja RSIS, Suyamto, kepada wartawan di Rumah Makan (RM) Bu Tum, Makamhaji, Kartasura, Selasa (12/6/2018). Menurut Suyamto, berlarutnya-larutnya konflik antara Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (Yarsis) dengan Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS) mengenai pengelolaan rumah sakit menimbulkan keresahan di kalangan karyawan.

Tokopedia

Hal ini diperparah manajemen RSIS  yang tak merealisasikan tuntutan karyawan yakni pelunasan gaji, tunjangan hari raya (THR), dan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang belum disetorkan ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan sejak Oktober 2017. “Kami pastikan para karyawan mulai dari tenaga medis dan nonmedis bakal mogok kerja selama sebulan. Kami sudah tiga kali melakukan pertemuan bipartit dengan manajemen rumah sakit namun selalu berakhir buntu,” kata dia.

Suyamto membeberkan perwakilan karyawan telah berulang kali bermediasi dengan manajemen rumah sakit. Mereka menuntut manajemen RSIS membayar THR 2017 sekitar 25 persen, THR 2018, sisa gaji karyawan yang belum dibayar sejak Oktober 2017 serta iuran BPJS Ketenagakerjaan yang belum disetorkan ke instansi terkait.

“Saat ini masih ada empat pasien cuci darah yang rutin ke rumah sakit. Kami menyarankan pasien itu mencari alternatif rumah sakit lain,” ujar dia.

Menurut Suyamto, masa berlaku izin operasional RSIS  habis sejak 19 September 2014. Imbasnya, Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sukoharjo mengirim surat teguran tertulis kepada RSIS untuk menghentikan pelayanan terhadap pasien.

Manajemen RSIS diminta menghentikan pelayanan terhadap pasien kecuali pelayanan gawat darurat sambil menunggu diterbitkannya perpanjangan izin operasional rumah sakit. Surat izin praktik (SIP) dokter dan tenaga kesehatan juga tak bisa diperpanjang.

“Apabila dokter dan tenaga medis masih beraktivitas melayani pasien di rumah sakit berarti itu ilegal. Hal ini sangat membahayakan para pasien dan tenaga medis,” ujar Suyamto.

Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja RSIS, Suryatmojo, menyatakan telah berkonsultasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Jateng, dan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) ihwal rencana mogok kerja karyawan.

Masyarakat diimbau tak berobat ke RSIS lantaran tak memenuhi ketentuan hukum dan standar kesehatan. “RSIS tidak aman bagi pasien karena SIP dokter dan tenaga habis tak diperpanjang. Selain itu, masa berlaku izin operasional rumah sakit juga telah habis,” kata dia.