Digusur, Warga Jl. Popda Solo Tuding Pemkot Tak Adil

Bangunan di selatan Jl. Popda, Nusukan, Solo, yang akan dibongkar karena terkena proyek penanganan banjir Solo. (Solopos/Irawan Sapto Adhi)
28 Juni 2018 13:35 WIB Irawan Sapto Adhi Solo Share :

Solopos.com, SOLO -- Sejumlah warga yang menempati tanah negara di tepi Jl. Popda, Kelurahan Nusukan, Banjarsari, menuntut Pemerintah Kota (Pemkot) Solo memberi ganti rugi sama dengan warga bantaran Kali Pepe hulu yang lebih dulu direlokasi akibat terdampak proyek Penanganan Banjir Kota Solo Paket 3 (Kali Pepe hulu).

Seorang warga di tepi Jl. Popda, Subur, 56, keberatan jika hanya diberi ganti rugi berupa ongkos bongkar dan pindah dari Pemkot. Ongkos bongkar dan pindah nilainya terlalu sedikit atau tidak sebanding dengan kerugian yang mesti dialami warga yang harus meninggalkan rumah di balik tanggul Kali Anyar  tersebut.

Dia menyebut Pemkot Solo hanya memberi penawaran biaya ongkos bongkar dan pindah kepada warga sekitar Rp2,5 juta/rumah. Jumlah tersebut jauh lebih sedikit ketimbang warga bantaran yang menerima dana bantuan sosial (bansos) dari Pemkot senilai Rp34,2 juta/bangunan.

"Kami meri [iri] dengan warga bantaran. Masa kami hanya dikasih uang bongkar dan pindah? Seharusnya kan pemerintah bersikap adil. Kami yang di sini [tepi Jl. Popda] juga dikasih uang bansos untuk beli tanah dan rumah," kata Subur saat diwawancarai Solopos.com di rumahnya, Kamis (28/6/2018).

Subur menceritakan beberapa kali puluhan warga di tepi Jl. Popda yang bangunannya menempel tanggul Kali Anyar  diundang Pemkot untuk mengikuti rapat membahas dampak proyek Penanganan Banjir Kota Solo paket 3. Dijelaskan pejabat perwakilan Pemkot saat pertemuan tersebut, warga yang menempati tanah negara di tepi selatan Jl. Popda diminta pindah atau menyingkir dari sana.

Hal itu karena Bagian tanggul Kali Pepe hulu bakal ditata kembali oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan (BBWSBS) sebagai bagian dari pengerjaan proyek Penanganan Banjir Kota Solo Paket 3.

"Kami dipastikan harus pindah. Tapi waktunya belum tahu kapan. Kalau mendengar penjelasan pemerintah saat pertemuan terakhir, kemungkinan besar warga hanya diberi waktu hingga akhir tahun ini. Sebelum itu, warga harus bongkar rumah. Warga di tepi Jl. Popda sebenarnya tak keberatan jika harus pindah tapi mohon pemerintah bisa bersikap adil dengan memberi bantuan seperti warga di belakang [bantaran]," jelas Subur.

Subur menyebut sedikitnya masih ada 26 bangunan di tepi Jl. Popda yang menempel bagian tanggul Kali Pepe hulu. Menurut dia, sebenarnya bangunan di tepi Jl. Popda jumlahnya lebih banyak lagi. Namun, beberapa bangunan telah dibongkar.

Subur menuding rumah yang telah dibongkar tersebut dimiliki warga yang mempunyai tempat tinggal lain. Sementara rumah yang masih berdiri hingga kini dimiliki warga yang tidak punya tempat tinggal lain. Warga bertahan karena khawatir tak punya tempat tinggal pengganti.

"Mereka yang sudah bongkar rumah cuma dapat ongkos bongkar dan pindah dari Pemkot senilai Rp2,5 juta. Mereka tidak masalah dapat uang segitu karena punya rumah lain. Kalau kami yang tidak punya rumah lain jelas keberatan. Maunya ya dikasih ganti rugi seperti warga di bantaran," jelas Subur yang mengaku sudah menempati rumah di tepi Jl. Popda sejak 18 tahun lalu.

Warga Jl. Popda lainnya, Ghofar, juga berharap Pemkot memberi uang ganti rugi kepada warga di tepi Jl. Popda sama seperti yang diterima warga bantaran Kali Anyar. Dia menilai terlalu sedikit jika warga hanya menerima uang bongkar dan pindah dari Pemkot sekitar Rp2,5 juta.

Uang tersebut paling tidak hanya cukup untuk menyewa kontrakan beberapa bulan saja. Sementara rata-rata pendapatan penduduk di tepi Jl. Popda adalah menengah ke bawah. Warga jelas kesulitan jika harus menyediakan rumah baru setelah pindah dari balik tanggul Kali Anyar.