Panwaslu Karanganyar Tangani Aduan Money Politics di 5 Kecamatan

Ilustrasi money politics (Solopos/Whisnupaksa Kridhangkara)
29 Juni 2018 19:15 WIB Sri Sumi Handayani Karanganyar Share :

Solopos.com, KARANGANYAR -- Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Karanganyar menerima dan tengah memproses laporan dugaan politik uang (money politics) terkait Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Karanganyar 2018, Rabu (27/6/2018).

Informasi yang dihimpun Solopos.com, Panwaslu Karanganyar  menerima laporan dugaan money politics di lima kecamatan. Ketua Panwaslu Karanganyar, Koestawa, menuturkan laporan itu daro Jatipuro, Jumantono, Karanganyar, Tasikmadu, dan Gondangrejo.

Koestawa menjelaskan tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Karanganyar tengah memproses kasus itu. Prosesnya saat ini baru klarifikasi kepada pelapor, terlapor, saksi, dan lain-lain.

Panwaslu Karanganyar memiliki waktu lima hari untuk memproses laporan-laporan tersebut. Apabila memenuhi unsur pidana pemilu akan diteruskan ke pihak berwajib.

Dia mencontohkan warga menangkap tangan pelaku dugaan politik uang di Dusun Jrakah, RT 003/RW 014, Delingan, Karanganyar, Rabu pagi. Warga menangkap sejumlah orang yang berstatus warga Karanganyar  itu saat membagikan amplop berisi Rp20.000 kepada warga Delingan. Mereka mendatangi dan mengetuk pintu rumah warga satu per satu.

Di Gondangrejo, jelas Koestawa, dugaan politik uang terjadi tetapi tetapi tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu. "Hasil pembahasan awal enggak masuk pelanggaran pidana pemilu. Si pemberi tidak diketahui identitasnya. Dia menghampiri warga yang di dekatnya, memberikan amplop, disuruh mencoblos paslon itu, lalu pergi. Dia tidak mendatangi rumah. Indikasi kami sukarelawan dari luar Karanganyar," tutur dia.

Panwaslu sedang mengklarifikasi kasus tersebut. Beberapa waktu lalu, Panwaslu melengkapi berkas administrasi untuk kasus di Jatipuro. Agenda Panwaslu berikutnya melengkapi keterangan dari pelapor, terlapor, dan sejumlah saksi. Dia menyampaikan alasan Panwaslu melanjutkan kasus itu.

"Ini tidak bisa dicabut pelaporannya. Tetap diproses. Kecuali jika dalam klarifikasi tidak terpenuhi unsur pidana pilkada. Itu bisa gugur. Setelah klarifikasi selesai, kami pleno dengan Tim Gakkumdu. Hasil klarifikasi itu untuk menentukan apakah terpenuhi atau tidak unsur pidananya. Kalau terpenuhi dilanjutkan ke Polres," jelas dia.

Selain dugaan praktik politik uang, Panwaslu juga menerima laporan warga dari luar Karanganyar  masuk ke Karanganyar menjelang Pilkada Karanganyar. Mereka diduga hendak membantu salah satu pasangan calon.

"Di Jatipuro ada. Di Jumapolo juga ada delapan orang. Mereka dihalau petugas keamanan, warga, dan panwascam. Di Matesih ada orang Sragen dan Sukoharjo. Mereka ditangkap warga lalu mediasi. Pertimbangannya keamanan dan stabilitas daerah."



Tokopedia