6 PT Ini Direkomendasikan untuk Seleksi Perdes Sragen

Ujian kompetensi perangkat desa di Gedung SMS Sragen, Selasa (10/4 - 2018). (Solopos/Tri Rahayu)
01 Juli 2018 20:30 WIB Kurniawan Sragen Share :

Solopos.com, SRAGEN -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen merekomendasikan enam perguruan tinggi (PT) yang bisa menjadi rekanan pemerintah desa dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa  (perdes) tahun ini.

Enam perguruan tinggi itu yakni Universitas Sahid (Usahid) Solo, Universitas Batik (Uniba) Solo, Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, UGM, dan UMS.

Ke enam perguruan tinggi tersebut direkomendasikan kepada panitia desa karena sudah mempunyai memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman kerja sama dengan Pemkab Sragen.

Hal itu dijelaskan Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Desa (Pemdes) Setda Sragen, Suhariyanto, saat diwawancara wartawan di ruang kerjanya, Jumat (29/6/2018) lalu. "LPPM [lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat] atau pihak ketiga rekanan desa itu yang menentukan panitia desa. Catatannya yang sudah ada kerja sama dengan Pemkab Sragen," ujar dia.

Selain enam LPPM perguruan tinggi itu, menurut Suhariyanto, Pemkab sedang menyusun MoU dengan empat perguruan tinggi, yaitu AUB Solo, Unisri Solo, Univet Bangun Nusantara, dan UNS Solo.

Suhariyanto mengatakan Pemkab Sragen pasti merekomendasikan empat perguruan tinggi itu bila MoU sudah selesai. "Kami harus transparan. Bila yang empat sudah MoU pasti kami sampaikan," kata dia.

Penentuan rekanan pelaksana ujian seleksi perdes  menjadi kewenangan panitia tingkat desa. Pemkab Sragen sebatas memberikan guidance (pedoman) daftar LPPM yang sudah menjalin kerja sama.

"Rekanan itu yang menentukan panitia desa. Pihak ketiga tak hanya LPPM. Tapi juga lembaga yang sudah terakreditasi dan ada izin pemerintah. Tapi catatannya sudah kerja sama dengan pemerintah daerah," urai dia.

Suhariyanto mengaku sudah menyampaikan daftar enam LPPM perguruan tinggi rekomendasi Pemkab kepada pemerintah desa melalui camat. Khusus UNS, menurut dia, MoU sedang diperpanjang.

"Bila kerja sama dengan pemerintah daerah sudah berakhir kan ya harus memperpanjang lagi. Ini sedang proses. Mungkin dalam waktu dekat sudah ada keputusan. Yang pasti baru enam perguruan tinggi," tutur dia.

Ihwal minimnya anggaran pelaksanaan seleksi perdes, Suhariyanto menyatakan hal itu tidak secara langsung menjadi ranah Pemkab. Pemerintah desa dibebaskan memilih LPPM yang terjangkau anggarannya.

"Tinggal bagaimana pemerintah desanya. Bila kami mencarikan rekanan ya tidak bisa. Nanti kami dinilai terlalu intervensi. Kami sekadar memberikan informasi enam LPPM yang sudah MoU dengan kami," tandas dia.

Terpisah, Kepala Desa (Kades) Bagor, Kukuh Riyanto, mengonfirmasi adanya surat dari Pemkab ihwal daftar LPPM perguruan tinggi yang bisa digandeng sebagai rekanan pelaksanaan tes seleksi perangkat desa. Tapi tetap saja desa kesulitan menentukan rekanan karena minimnya anggaran pelaksanaan seleksi. Tarif yang dipatok LPPM relatif mahal atau melebihi alokasi anggaran desa.



Tokopedia