DKPP Belum Beri Putusan soal Dugaan Pelanggaran Etik Bawaslu Karanganyar

Ilustrasi pengadilan. (Reuters)
03 Juli 2018 18:10 WIB Ivan Andimuhtarom Solo Share :

Solopos.com, KARANGANYAR -- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menggelar sidang untuk perkara berkaitan Pemilukada Karanganyar 2018 di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, Selasa (3/7/2018).

Sidang tersebut membahas tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Karanganyar serta Panwascam Ngargoyoso, Karanganyar.

DKPP tak langsung memberikan keputusan tapi akan menggelar rapat pleno sebelum membacakan putusan sidang.

Sidang Selasa dipimpin Ketua Majelis Hakim sekaligus anggota DKPP Alfitra Salamm. Ia didampingi Komisioner KPU Jateng Hakim, Bawaslu Provinsi Fajar Saka, dan tokoh Andreas Pandeangan.

Sidang yang digelar sejak pukul 09.00 WIB itu digelar untuk mendengarkan keterangan pengadu, Agung Sutrisno bersama dua kuasa hukummya, Wibowo Kusumo Winoto dan Ismu Riyanto.

Tim Pemeriksa Daerah juga mendengar keterangan teradu yaitu Ketua Bawaslu Karanganyar Kustawa, dan Ketua Bawaslu Kecamatan Ngargoyoso, Danang Waskitaningtyas. Anggota Bawaslu Karanganyar Nuning Priliastuti dan Sudarsono turut memberikan keterangan.

Agung merasa tidak puas laporannya terkait dugaan bagi-bagi sembako yang melibatkan sukarelawan pasangan calon nomor 2, Juliyatmono-Rober Christanto, dalam Pilkada Karanganyar 2018 pada Kamis, 12 April lalu. Kendati secara material dinilai memenuhi unsur pelanggaran, aksi bagi-bagi itu dinyatakan kedaluwarsa secara formil oleh Tim Sentra Gakkumdu Karanganyar.

Agung Sutrisno yang juga Ketua Gerakan Rakyat Tumpas Korupsi (Gertak) menuding Juliyatmono telah terlibat aktif menyeret ASN Pemkab Karanganyar ke kepentingan politik praktis Pilkada 2018.

Hal itu dibuktikan dengan kehadiran Juliyatmono sebagai pembicara utama di acara bertajuk Pelepasan Peserta International Islamic Idol di gedung Serbaguna Girimulyo, Ngargoyoso, Selasa (17/4/2018) pukul 11.00 WIB.

Ia membawa bukti dua kardus berisi sembako dengan tempelan stiker paslon , Juliyatmono-Rober Christanto dalam sidang tersebut.  Agung menilai Bawaslu Karanganyar terlalu lambat menangani kasus dugaan politik uang yang dilakukan oleh Cabup Karanganyar, Juliyatmono.

"Ada dugaan money politics (politik uang) oleh Cabup Juliyatmono saat itu, kita sudah melapor ke Bawaslu (Karanganyar) tapi tidak segera ditindaklanjuti dengan berbagai alasan, sehingga kami laporkan ke DKPP RI," jelasnya kepada wartawan seusai sidang.

Ia menuding ada ketidaknetralan Bawaslu Karanganyar dalam Pilkada Karanganyar 2018. Ia meminta DKPP memberi keputusan seadil-adilnya sehingga terwujud Pilkada Karanganyar yang bersih.

“Kasus ini juga kami proses di PN Karanganyar. Kami akan terus mencari keadilan. Kalau perlu kami laporkan ke Mahkamah Konstutisi (MK),” tutur dia.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Karanganyar Kustawa, menjelaskan pihaknya telah melakukan penyelidikan dan pendalaman kasus dugaan pelanggaran kampanye Cabup Juliyatmono seperti yang dilaporkan pengadu. 

"Laporan sudah kita terima sebelumnya, kita panggil pelapor, terlapor, saksi-saksi  dan alat bukti, unsur-unsur yang dilaporkan tidak memenuhi unsur pidana," katanya.

Sementara kasus dugaan bagi-bagi sembako diputuskan kedaluwarsa oleh tim sentra Gakkumdu. “Tim Gakumdu yang terdiri atas Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Rapat menyimpulkan bahwa kasus yang dilaporkan pelapor telah kedaluwarsa,” terangnya kepada wartawan.

Ketua Majelis Hakim, Alfitra Salam, menuturkan, akan menggelar rapat pleno untuk memutuskan hasil sidang Selasa ini."Keputusan sidang ini akan disimpulkan dalam rapat pleno," kata dia singkat.