PPDB Solo: Sekolah Temukan Manipulasi Data Kependudukan

ilustrasi PPDB online. (Solopos/Dok)
04 Juli 2018 18:15 WIB Muhammad Ismail Solo Share :

Solopos.com, SOLO -- Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online SMPN 4 Solo menemukan ada orang tua yang memanipulasi data kependukan anaknya agar bisa mendaftar di sekolah tersebut, Rabu (4/7/2018). Sementara itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Solo tetap menolak pendaftar yang melanggar zonasi.

Wakil Kepala Bagian Humas SMPN 4 Solo, Redy Sarwanto, mengungkapkan hari kedua pelaksanaan PPDB online lebih sepi dibandingkan hari pertama, Selasa (3/7/2018). Pada hari pertama ada 145 calon siswa yang mendaftar. Sementara pada hari kedua hanya sekitar 100 calon siswa.

“Kuota siswa baru di SMPN 4 Solo tahun ajaran 2018/2019 sebanyak 225 siswa. Pada hari pertama pendaftaran PPDB online kuota yang tersedia sudah overload. Kuota siswa gakin sebanyak 86 siswa sudah terpenuhi. Kami tetap menerima siswa baru yang mendaftar di sekolah ini karena pendaftaran PPDB online dibuka sampai besok [Kamis],” ujar Sarwanto saat ditemui Solopos.com di ruang kerjanya, Rabu.

Sarwanto menjelaskan selama dua hari pelaksanaan PPDB online masih ada orang tua calon siswa yang melanggar zonasi. Bahkan panitia menemukan 10 kasus manipulasi data kependudukan oleh orang tua siswa. Modus mereka menitipkan siswa yang akan masuk SMP ke Kartu Keluarga (KK) milik orang lain.

“Calon siswa tersebut dititipkan ke KK milik paman, bibi, dan tetangga. Kami awalnya tidak tahu calon orang tua siswa memanipulasi data kependudukan. Namun, setelah mereka memasukkan data ke dalam komputer berkas pendaftaran siswa tidak terbaca,” kata dia.

Panitia PPDB online mendapat komplain dari orang tua siswa yang kedapatan memanipulasi data kependudukan itu. Panitia menyarankan agar orang tua siswa berkonsultasi ke Disdik dan hasilnya tetap tidak bisa mendaftar di SMPN 4 Solo.

Ia menjelaskan PPDB online meminimalkan kecurangan. Orang tua siswa boleh saja berkilah. Namun, sistem komputer tidak bisa dibohongi.

Panitia PPDB online juga menemukan adanya warga dari luar Kota Bengawan yang baru saja pindah kependudukan dengan menyertakan KK baru. Namun, setelah alamat dimasukkan ke dalam komputer tidak terbaca.

“Kalau kasus KK baru kemungkinan bisa ditangani dengan mengajukan sinkronisasi data KK ke Disdik dan Dispendukcapil. Kami masih menemukan pelanggaran zonasi pada pelaksanaan PPDB online hari kedua ini,” kata dia.

Ia menambahkan nilai terendah yang mendaftar di SMPN 4 Solo adalah 18 sedangkan nilai tertinggi 28. Ketua Panitia PPDB online SMPN 1 Solo, Sis Wondo, memastikan pelanggaran zonasi masih terjadi pada hari kedua PPDB online  di sekolah tersebut.

Namun, untuk kasus manipulasi data kependudukan sampai sekarang tidak ada. Panitia hanya menemukan KK milik calon siswa yang baru dikeluarkan Dispendukcapil belum terbaca dalam sistem komputer.

“Kami mencatat jumlah pelanggaran zonasi pada hari kedua PPDB online berkurang dibandingkan hari kedua kemarin,” kata dia.

Anggota panitia PPDB online SMPN 3 Solo, Ali, mengungkapkan selama dua hari PPDB online tidak menemukan adanya manipulasi data kependudukan yang dilakukan orang tua siswa. Pelanggaran zonasi di SMPN 3 Solo juga tidak ditemukan.

“Kami menyediakan kuota 192 siswa. Dari jumlah tersebut yang telah mendaftar 65 calon siswa,” kata Ali.

Anggota Panitia PPDB Online Disdik Solo, Arip Wisnugroho, menjelaskan selama pelaksanaan PPDB online Disdik kebanjiran komplain dari orang tua siswa. Komplain terbanyak mengenai kependudukan, protes nilai tinggi tidak bisa masuk, dan melanggar zonasi.

“Komplain soal kependudukan mulai dari nitip calon siswa ke KK orang lain sehingga tidak bisa input data dan pindah kependudukan dari luar Kota Solo. Kami tidak memberikan toleransi bagi calon siswa yang titip nama anak ke KK orang lain. Calon siswa harus masuk ke dalam KK orang tua sendiri,” kata Wisnu.

Disdik Solo rata-rata mendapat 100 komplain per hari dari orang tua siswa selama pelaksanaan PPDB online. Disinggung masih maraknya orang tua melanggar zonasi, Wisnu menjelaskan hal itu karena orang tua yang mengeyel. Zonasi telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB.

“Solo saat ini menjadi daerah tujuan utama pendidikan sehingga wajar kalau orang tua banyak yang ingin menyekolahkan anak ke Solo. Zonasi ini punya tujuan postif yakni pemerataan pendidikan serta menghilangkan persepsi sekolah favorit. Kami sudah punya solusi bagi SD yang kurang siswa nanti masih bisa dimasuki siswa luar kota asalkan kuota lokal sudah terpenuhi,” kata dia.

Salah satu orang tua siswa, Bambang, mengaku baru lima hari ini mengajukan surat pindah anaknya dari SD di Depok, Jabar, ke SMPN 16 Solo. Namun, pengajuan itu ditolak sekolah dengan alasan berkas kependudukan orang tua masih tercatat sebagai warga Depok.

“Saya akhirnya komplain ke Didik, tetapi tidak membuahkan hasil. Disdik hanya menyarankan agar menyelesaikan berkas pindah penduduk dari Depok ke Solo terlebih dulu. Pendaftaran sekolah bisa dilakukan secara offline ke sekolah yang kuotanya masih ada sesuai zonasi,” kata dia.

 

Tokopedia