9 Kecamatan di Sragen Belum Layak Anak

ilustrasi kota - kabupaten layak anak. (Solopos/Dok)
04 Juli 2018 20:15 WIB Tri Rahayu Sragen Share :

Solopos.com SRAGEN -- Sembilan dari total 20 kecamatan di Kabupaten Sragen  dinyatakan belum memenuhi syarat untuk disebut layak anak. Selain itu, dari 208 desa/kelurahan di Sragen, baru 5 desa/kelurahan yang berstatus layak anak.

Sembilan kecamatan tersebut meliputi Ngrampal, Jenar, Tangen, Sukodono, Mondokan, Sumberlawang, Miri, Tanon, dan Sidoharjo. Sementara lima desa/kelurahan yang sudah layak anak terdiri atas Kelurahan Sragen Tengah, Desa Kedungupit, Puro, Krebet, dan Desa Sambirejo, Plupuh.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Sragen  menargetkan 9 kecamatan tersebut bisa menjadi kecamatan layak anak pada 2019. Tahun depan, DP2KBP3A hanya mengalokasikan anggaran untuk 5 desa/kelurahan agar menjadi desa/kelurahan layak anak.

Data tersebut menjadi temuan Tim Verifikasi Kabupaten Layak Anak (KLA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) saat verifikasi lapangan di Sragen, Jumat-Sabtu (29-30/6/2018). Temuan itu disampaikan Ketua Tim Verifikasi KLA KPPPA, Ahmad Marzuki, saat menyampaikan paparan di hadapan Bupati Sragen dan gugus tugas KLA Sragen di ruang Citrayasa Rumdin Bupati Sragen, Sabtu (30/6/2018).

“KLA secara kelembagaan tidak cukup hanya di tingkat kabupaten tetapi juga diturunkan sampai ke tingkat kecamatan, desa/kelurahan, hingga ke komunitas RT/RW. Kami menemukan baru 11 kecamatan yang sudah layak anak, sedangkan yang sembilan kecamatan masih menjadi PR Pemkab. Desa/kelurahan yang layak anak juga baru lima sehingga harus ada progres setiap tahunnya,” ujar Marzuki dalam paparannya.

Di sisi lain, Marzuki mengapresiasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Sragen yang bisa melayani akta kelahiran dengan cakupan 93%. Sementara untuk cakupan kartu identitas anak (KIA), Marzuki menyarankan adanya dukungan anggaran yang memadai sehingga cakupannya meningkat.

Cakupan pelayanan KIA yang ditemukan Marzuki di Dispendukcapil Sragen  baru 23%. “Kemudian untuk panti asuhan di Sragen, dari 12 panti baru satu panti yang memiliki standar akreditasi. Selain itu, kami menekankan peran serta masyarakat juga penting, seperti organisasi kemasyarakatan, media massa, dan lembaga swadaya masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, anggota staf DP2KBP3A Sragen, Dyah Nursari, yang juga anggota gugus tugas KLA Sragen, mengakui bila dari 20 kecamatan, baru 11 kecamatan di antaranya yang sudah layak anak. Dia mengatakan sembilan kecamatan yang belum layak anak ditargetkan bisa layak anak pada 2019.

“Untuk desa/kelurahan layak anak memang membutuhkan waktu dan anggaran yang tidak sedikit. Tahun depan, kami baru mengajukan anggaran untuk penambahan desa/kelurahan layak anak sebanyak lima lokasi,” tuturnya.