Tolak Pindah, Penghuni Tanah HP 105 Solo Diancam Pidana

Warga penghuni tanah Hak Pakai (HP) Pemkot No. 105 dan Aliansi Mahasiswa Jebres Tengah mengikuti aksi menolak penggusuran di Bundaran Gladak, Jl. Slamet Riyadi, Solo, Senin (9/4 - 2018). (Solopos - Nicolous Irawan)
06 Juli 2018 17:15 WIB Indah Septiyaning Wardhani Solo Share :

Solopos.com, SOLO -- Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mengancam memidanakan warga penghuni tanah hak pakai (HP) Nomor 105  di Jebres Tengah, Kecamatan Jebres, Solo. Langkah ini ditempuh jika warga tetap ngotot bertahan alias tak mau pindah dari lokasi tersebut.

Hal itu disampaikan Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo ketika dijumpai wartawan di ruang kerjanya, Jumat (6/7/2018). Wali Kota menyatakan eksekusi lahan HP 105 jalan terus.

“Saya sudah perintahkan Pak Tarjo [Sutarjo Kepala Satpol PP] untuk melanjutkan prosesnya,” kata Rudy, sapaan akrabnya.

Saat ini Pemkot telah melayangkan surat peringatan (SP) II kepada warga yang menempati tanah HP 105. Merujuk jadwal, SP III seharusnya sudah diberikan sebelum Lebaran lalu. Namun hingga kini, SP III urung dilayangkan lantaran masih menunggu kesadaran warga membongkar sendiri rumah mereka.

Selain itu sengketa lahan HP 105 uga masih dalam pengusutan Ombudsman Jawa Tengah terkait dugaan maladministrasi. Meski demikian, Rudy mengklaim Ombudsman telah sepakat dengan keputusan Pemkot Solo dalam menertibkan penghuni di lahan HP 105.

“Ombudsman kan sudah sepakat dengan Pemkot, jadi eksekusi tetap dijalankan,” katanya.

Pemkot Solo akan melanjutkan tahapan hingga pemberian SP III. Apabila warga tidak mengindahkan surat peringatan tersebut, Pemkot siap menempuh jalur hukum ke Pengadilan Negeri.

Warga bisa dijatuhi tindak pidana ringan (tipiring) karena nekat menempati lahan milik Pemkot. “Kalau tetap nekat ya itu, disidangkan saja. Paling sehari dua hari ditahan,” katanya.

Rudy memastikan keinginan warga untuk mendapatkan sertifikat tanah tetap tidak bisa dikabulkan. Menurutnya, solusi yang ditawarkan Pemkot berupa ongkos bongkar dan biaya angkut sudah lebih dari cukup. Sedangkan bagi warga yang tidak memiliki rumah, Pemkot telah menyiapkan rumah susun sewa sederhana (Rusunawa).

"Pemkot kurang apa coba? Warga mendapat ongkos bongkar dan angkut. Kalau tidak punya rumah ya dikasih rusunawa. Tetapi kalau sertifikat jelas tidak mungkin," kata Rudy.

Kepala Bidang (Kabid) Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Agus Sis Wuryanto mengatakan segera menyiapkan SP III sesuai instruksi Wali Kota. Saat ini upaya persuasif terus dilakukan Pemkot kepada para penghuni lahan HP 105.

Satpol PP tetap membuka komunikasi jika ada warga yang berubah pikiran untuk menerima ongkos ganti rugi dan meninggalkan lahan HP 105. Pemkot Solo juga telah menawari warga yang tidak memiliki rumah bisa menempati Rusunawa. Begitu juga bagi warga yang memiliki usaha di rumah, Pemkot memberikan ruang usaha di Pasar Panggungrejo.

“Solusi ini yang terus kami tawarkan kepada mereka,” katanya.

Pemkot Solo mengklaim setidaknya ada sembilan warga yang menyatakan menerima ongkos bongkar dan siap meninggalkan lokasi. Meski demikian, dia berharap seluruh warga yang terdampak perluasan Solo Techno Park (STP) bersedia menerima tawaran dari Pemkot. Satpol PP siap memberikan waktu bagi warga yang akan membongkar bangunannya secara mandiri.

Tawaran itu tidak berlaku manakala penghuni lahan HP 105 berkukuh menolak pindah dari tanah di RW 023 Jebres tersebut. Menurutnya, Satpol PP akan membongkar hunian warga menggunakan alat berat sesuai instruksi Wali Kota.



Tokopedia