Pasar Babadan Dipagari, Pedagang Minta Perlindungan Pemdes Teloyo

Pedagang Pasar Babadan mendatangi Kantor Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Klaten, Jumat (6/7 - 2018). (Solopos/Cahyadi Kurniawan)
06 Juli 2018 15:35 WIB Cahyadi Kurniawan Klaten Share :

Solopos.com, KLATEN -- Puluhan pedagang Pasar Babadan Klaten mendatangi Kantor Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, seusai pemagaran pasar tersebut oleh keluarga Slamet Siswosuharjo yang mengklaim sebagai pemilik sah lahan pasar tersebut, Jumat (6/7/2018).

Mereka menuntut Pemerintah Desa (Pemdes) Teloyo agar memberikan akses dan keamanan supaya pedagang bisa kembali berjualan. Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Babadan, Purwanto, menagih janji Pemdes Teloyo untuk menempatkan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) berjaga di pasar.

Hingga kini, anggota Linmas yang dijanjikan tak pernah datang di pasar. Ia meminta Pemdes Teloyo mengambil langkah supaya pedagang bisa kembali berjualan di pasar. "Kami minta Pemdes Teloyo segera mengambil langkah menyikapi pemagaran pasar. Bagaimana pun pedagang menjadi pihak yang paling dirugikan atas sengketa tanah yang terjadi. Pemdes juga selalu mengatakan agar kami tetap berjualan seperti biasa. Tapi kejadiannya begini lalu bagaimana?" kata dia saat menyampaikan pendapatnya kepada Sekretaris Desa Teloyo, Sutanto, Jumat.

Pedagang kini tak bisa berjualan karena semua akses pasar ditutup bambu. Ia tak tahu harus sampai kapan tak berjualan. Padahal, beberapa komoditas yang dijual memiliki masa kedaluwarsa yang singkat. Para pedagang terancam mengalami kerugian yang tak sedikit.

"Kami menuntut Pemdes agar melakukan upaya sehingga pedagang bisa kembali berjualan. Jika tetap tidak ada respons, pedagang sendiri yang akan mengambil langkah sesuai koridor hukum yang berlaku," ujar dia.

Puluhan pedagang itu diterima Sekretaris Desa Teloyo, Sutanto. Sutanto menjelaskan Kepala Desa (Kades) Teloyo, Soedarto, tak bisa menemui pedagang karena sedang berada di Pemkab guna berkoordinasi soal pemagaran pasar. Kades juga sedang melengkapi berkas-berkas yang dipakai untuk pengajuan gugatan hukum.

Soal penempatan petugas Linmas di pasar, lanjut Sutanto, Pemdes sudah membahasnya dengan Komandan Peleton Linmas. Ia akan meneruskan keluhan pedagang kepada Kades.

"Aspirasi pedagang nanti saya sampaikan kepada Kades agar dikoordinasikan dengan pihak keamanan. Kami berharap pedagang bisa tetap berjualan sebagaimana biasanya," kata Sutanto.

Upaya Hukum

Sementara itu, Kuasa Hukum Pemkab Klaten, Trisna Tirtana, mengatakan pada Jumat pagi mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Klaten untuk melaporkan soal pemasangan pagar oleh keluarga Slamet Siswosuharjo. Namun, berhubung lokasi sengketa juga dilaporkan anak Slamet Siswosuharjo, Mularsih, atas dugaan penyerobotan tanah, pelaporan itu menunggu hasil penyelidikan kepolisian atas laporan itu.

"Jadi tadi kami menyampaikan informasi pemasangan pagar, hanya belum dibuatkan laporan polisi karena masih menunggu hasil pendalaman materi oleh Intelkam Polres Klaten," kata Trisna, Jumat siang.

Kuasa Hukum Pemdes Teloyo itu menyiapkan sejumlah langkah hukum terkait sengketa tanah  yang diklaim milik Slamet Siswosuharjo baik melalui perdata, pidana, dan tata usaha negara. Materi gugatan terdiri atas tiga hal yakni soal ingkar janji atas hasil rembuk desa pada 1967, pembatalan sertifikat nomor 588, dan meminta tergugat memenuhi hasil rembuk desa 1967.

"Ada tiga tergugat yakni Slamet Siswosuharjo, Suratno, dan Rajimin. Materinya soal ingkar janji atas rembuk desa 1967, pembatalan sertifikat, dan melalui majelis hakim memerintahkan BPN [Badan Pertanahan Nasional] menindaklanjuti hasil rembuk desa 1967," imbuh dia.