2 Sukarelawan Rohadi-Ida Jadi Tersangka Money Politics Pilkada Karanganyar

Anggota Panwaslu Karanganyar, Sudarsono, menjelaskan dugaan politik uang di Pilkada 2018 di Kantor Panwaslu Karanganyar, Jumat (6/7 - 2018). (Solopos/Ponco Suseno)
06 Juli 2018 22:15 WIB Ponco Suseno Karanganyar Share :

Solopos.com, KARANGANYAR -- Dua sukarelawan pasangan calon bupati-wakil bupati pada Pilkada Karanganyar  Rohadi Widodo-Ida Retno Wahyuningsih ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan politik uang (money politics) oleh tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Karanganyar, Kamis (5/7/2018).

Kedua sukarelawan Rohadi-Ida itu yang bernama Sarwo dan Sugeng terindikasi melakukan politik uang dengan membagi-bagikan uang pada Rabu (27/6/2018) pukul 05.15 WIB atau beberapa jam sebelum pencoblosan dibuka. Meski sudah berstatus tersangka, kedua sukarelawan Rohadi-Ida itu tidak ditahan polisi.

Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman penjara minimal 36 bulan (3 tahun) dan maksimal 72 bulan (6 tahun) serta denda paling sedikit Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar. Hal itu sesuai Pasal 187 A UU No. 10/2016 tentang Pilkada.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Solopos.com, pengusutan kasus dugaan politik uang itu berawal dari laporan warga Jrakah RT 003/RW 013, Delingan, Karanganyar, Rabu (27/6/2018). Warga bernama Wagiman itu bersiaga di daerahnya saat hari pencoblosan Pilkada Karanganyar 2018.

Benar saja, saat itu Wagiman menangkap basah salah satu tersangka, Sugeng, yang sedang membagi-bagikan uang kepada warga Jrakah, Delingan, Karanganyar. Saat menggeledah Sugeng, Wagiman menemukan uang senilai Rp1.170.000, dua stiker berukuran 5 cm x 8 cm bersimbol Roda, dan keterangan warga yang akan menerima uang dan telah menerima uang.

Belakangan diketahui, Sugeng melakukan aksi bagi-bagi uang atas suruhan tersangka lain, Sarwo. Warga langsung melaporkan serangan fajar tersebut ke Panwascam Karanganyar. Selanjutnya, Panwascam Karanganyar berkoordinasi dengan Panwaslu Karanganyar.

Secara kebetulan di Kantor Panwaslu Karanganyar berkumpul tim Gakkumdu Karanganyar yang siaga selama hari tenang di Pilkada 2018 sehingga Panwaslu Karanganyar dapat berkonsultasi. Selanjutnya, Panwaslu Karanganyar memintai keterangan saksi pelapor (Wagiman), saksi terlapor (Sarwo), Sugeng, dan enam warga Jrakah.

“Hasil pengusutan Panwaslu Karanganyar yang sudah dikoordinasikan dengan Gakkumdu Karanganyar menyebutkan praktik bagi-bagi uang oleh Sugeng dan Sarwo saat hari pencoblosan  itu memenuhi unsur pidana. Makanya, kasus itu langsung dilimpahkan ke Polres Karanganyar, Kamis [5/7/2018],” kata anggota Panwaslu Karanganyar, Sudarsono, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Jumat (6/7/2018).

Sudarsono mengatakan seluruh saksi yang dimintai keterangan telah mengakui adanya praktik bagi-bagi uang di Jrakah, Delingan, Karanganyar. Kedua sukarelawan Rohadi Widodo-Ida Retno Wahyuningsih, yakni Sarwo dan Sugeng, dianggap telah melanggar Pasal 187 A UU No. 10/2016 tentang Pilkada.

Isi dari peraturan tersebut, yakni setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung atau pun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehinga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling sedikit 72 bulan dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

“Jadi yang membagikan uang itu memang Sugeng. Tapi Sugeng ini disuruh Sarwo,” kata Sudarsono.

Terpisah, Kasatreskrim Polres Karanganyar, AKP Purbo Adjar Waskito, mewakili Kapolres Karanganyar, AKBP Henik Maryanto, mengatakan sudah melimpahkan kasus dugaan politik uang oleh dua sukarelawan Rohadi Widodo-Ida Retno Wahyuningsih itu ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar. “Berkas yang dikirim ke Kejari Karanganyar, berkasnya kami pisah,” katanya.



Tokopedia