12 SMPN Solo Kekurangan Siswa, Sistem Zonasi Harus Dievaluasi

ilustrasi PPDB online. (Solopos/Dok)
09 Juli 2018 10:15 WIB Muhammad Ismail Solo Share :

Solopos.com, SOLO -- Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MMKS) SMP Kota Solo meminta Dinas Pendidikan (Disdik) mengevaluasi pemetaan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online 2018. Evaluasi tersebut sangat penting karena masih ada 12 SMP negeri di Kota Bengawan kekurangan siswa setelah mengikuti PPDB online.

“Kami kaget melihat hasil PPDB online masih ada 12 SMPN kekurangan siswa. Status sekolah negeri ternyata belum menjadi jaminan untuk mendapatkan banyak siswa,” ujar Ketua MKKS SMP Sutarmo saat dihubungi Solopos.com, Minggu (8/7/2018).

Sutarmo mengungkapkan sebelum penerapan zonasi di 12 SMP itu rata-rata dibanjiri pendaftar tiap tahun ajaran baru. Namun, setelah penerapan zonasi justru sekolah itu kekurangan siswa. Ia menilai banyaknya sekolah yang kekurangan siswa bisa disimpulkan dalam pemetaan zonasi PPDB online SMP belum merata.

“Kami memberikan masukan terhadap penitia PPDB online SMP agar ke depannya bisa mengubah penentuan zonasi. Jangan sampai pada PPDB online  ke depan masih menemukan ada sekolah negeri kekurangan siswa,” kata dia.

Ia memberikan masukan agar dalam menentukan zonasi lebih dulu mengetahui berapa jumlah angka usia anak masuk SMP di wilayah zonasi itu. Setelah angka keluar baru menentukan zonasi agar pembagian siswanya merata.

“Kami bisa memahami dalam penerapan zonasi kali pertama ini pastinya ada kekurangan dan kelebihan. Untuk kelebihannya tetap dipertahankan ke depannya. Sementara kekurangannya segera dievaluasi agar bisa dijadikan bahan tim kajian PPDB online  untuk menemukan formula baru,” kata dia.

Ditanya mengenai masih banyaknya pelanggaran zonasi, ia menilai sosialisasi juga harus ditingkatkan dengan menyebarkan informasi ke media massa serta membagikan selebaran tata cara PPDB online zonasi ke orang tua siswa.

“Kami berharap sekolah yang kekurangan siswa siswa segera dicarikan solusi. Terkait solusi itu akhirnya melanggar zonasi tidak masalah dengan catatan tidak ada pihak yang diuntungkan maupun dirugikan,” kata dia.

Salah satu orang tua siswa, Arman Maulana, mengaku anaknya sampai sekarang belum mendapatkan sekolah setelah gagal diterima di SMPN 6 Solo sesuai zonasi. Ia kemudian mendatangi SMPN 10 yang kekurangan siswa untuk mencari informasi terkait pendaftaran offline.

“Saya berharap agar Disdik membantu siswa yang belum mendapatkan sekolah meskipun akhirnya nanti tidak sesuai zonasi. Sekolah negeri masih menjadi pilihan dibandingkan harus sekolah di swasta karena biayanya pasti mahal,” kata Arman saat ditemui Solopos.com di SMPN 10.