Tekan Peredaran Jamu IIegal, BPOM Bentuk UPT Di Solo dan Banyumas

Petugas gabungan dari BPOM, Dinas PKUKM Sukoharjo, dan pegawai Pasar Ir. Soekarno sidak dan mengambil sampel makanan, Kamis (5/4 - 2018). (Istimewa/Sutrisno)
12 Juli 2018 11:15 WIB Indah Septiyaning Wardhani Solo Share :

Solopos.com, SOLO -- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk mengoptimalkan pengawasan obat dan makanan sekaligus menekan peredaran obat ilegal di Jawa Tengah.

UPT itu akan dibentuk di dua daerah yakni Banyumas dan Solo. Keduanya dipilih karena selama ini menjadi sentra industri jamu dan obat-obatan tradisional.

Plt Kepala BPOM Provinsi Jawa Tengah Zeta Rina Pujiastuti mengatakan UPT BPOM di Kota Solo membawahi empat wilayah di Soloraya meliputi Sragen, Karanganyar, Sukoharjo, dan Wonogiri. Sedangkan Banyumas membawahi wilayah eks Karesidenan Banyumas.

“Bidang pengawasan fokus pada industri kecil dan menengah yang sedang mengembangkan usaha obat dan makanan,” kata dia ketika dijumpai wartawan di Balai Kota, Selasa (10/7/2018).

BPOM menilai selama ini pengawasan obat dan makanan di Jawa Tengah belum efektif. Koordinasi antara lembaga pengawasan dan objek pengawasan terlampau jauh. Dengan kondisi ini, BPOM perlu membentuk kantor UPT di daerah guna mengefektifkan pengawasan.

“Kenapa Solo dan Banyumas? Karena dua wilayah ini memiliki industri jamu, obat tradisional, dan pangan yang banyak,” katanya.

Pengawasan peredaran jamu akan diefektifkan lagi karena Solo dan sekitarnya maupun Banyumas diproyeksikan menjadi sentra jamu berkualitas. Selain itu untuk menekan peredaran jamu atau obat tradisional secara ilegal.

Jamu ilegal itu mengandung obat kimia yang dapat merusak organ tubuh manusia. Saat ini proses pembentukan UPT tengah disiapkan. Koordinasi dengan Pemkot Solo terus dilakukan dengan harapan UPT bisa terbentuk bulan ini.

“Kami menyiapkan struktur personelnya. Sedangkan infrastruktur seperti lokasi gedung UPT kami sedang minta Pemkot menyediakannya,” katanya.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo Purwanti mengatakan Pemkot tengah mencarikan lokasi yang tepat untuk bakal kantor UPT BPOM. Pada intinya sesuai hasil pertemuan dengan wali kota, Pemkot siap mendukung seluruh program yang dilaksanakan UPT BPOM di Solo.

“Kami juga siap bekerja sama jika ada kegiatan yang memerlukan kerja sama dengan DKK,” katanya.

 

Tokopedia