25 Kades Temui Bupati Sragen Bahas Seleksi Perdes Bikin Curiga

Ujian kompetensi perangkat desa di Gedung SMS Sragen, Selasa (10/4 - 2018). (Solopos/Tri Rahayu)
12 Juli 2018 15:15 WIB Tri Rahayu Sragen Share :

Solopos.com, SRAGEN -- Sebanyak 25 kepala desa (kades) di Bumi Sukowati menemui Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati di Rumah Dinas (Rumdin) Bupati Sragen pada malam hari sekitar awal pekan ini. Kedatangan mereka untuk membahas kerja sama dengan LPPM perguruan tinggi terkait seleksi perangkat desa  (perdes).

Hal itu menimbulkan bagi tim penjaringan dan penyaringan tingkat desa. Inisiatif kades menemui Bupati untuk membahas seleksi perdes dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap proses seleksi perdes yang seharusnya menjadi ranah tim penjaringan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Solopos.com, Rabu (11/7/2018), kedatangan para kades ke Rumdin Bupati Sragen malam itu untuk membahas ketentuan dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) yang bertentangan dengan hasil lobi sejumlah kades ke dua perguruan tinggi (PT), yakni Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.

Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Sragen, Sutrisno, saat dihubungi Solopos.com, Rabu, menjelaskan awalnya Bupati ingin berdiskusi dengan FKKD terkait uji kompetensi pengisian perangkat desa  (perdes) yang melibatkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) perguruan tinggi.

Dari inisiatif Bupati itulah, Sutrisno kemudian memberi tahu pengurus FKKD dan ternyata para kades lainnya ikut dalam diskusi itu. “Diskusinya sudah dua malam lalu. Ada dua persoalan yang didiskusikan. Pertama, pada salah satu ketentuan di RKS tercantum penyelenggaraan uji kompetensi wajib dilaksanakan di Sragen. Padahal beberapa kades sudah lobi ke UGM dan Undip. Kedua PT itu menghendaki ujian di kampus masing-masing. Kedua, persoalan berkaitan dengan model uji kompetensi, yakni menggunakan CAT [comupter assisted test] atau manual,” ujarnya.

Dia menjelaskan Pemkab Sragen menghendaki model uji kompetensinya lewat CAT agar bisa dipertanggungjawabkan sementara UGM dan Undip cukup menggunakan model ujian manual. Dia menyampaikan dua persoalan itu kontroversial sehingga dibutuhkan penjelasan dari Bupati.

Dia menjelaskan Pemkab Sragen  sebenarnya sekadar membantu desa dalam pembuatan draf RKS karena desa dianggap tidak mampu. Draf RKS itu ternyata sudah dibagikan ke para kades.

“Nah, dari diskusi itu ada titik temu. MoU [memorandum of understanding] dengan LPPM itu wewenang desa lewat Tim Penjaringan dan Penyaringan di desa masing-masing. Bupati menyampaikan RKS itu hanya rambu-rambu. Kalau desa sudah lobi dan PT yang bersangkutan menghendaki tes di kampus ya dipersilakan. Artinya desa dibebaskan karena kerja sama itu menjadi wewenang desa lewat tim penjaringan dan penyaringan,” tuturnya.

Dia menegaskan lobi ke UGM dan Undip itu belum ada kepastian. Dia menyampaikan pemerintah desa yang mau bekerja sama dengan UGM maupun Undip masih menunggu presentasi dari masing-masing PT.

Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Sragen, Herry Sanyoto, mengkritik langkah para kades yang menemui Bupati malam-malam terkait pengisian perangkat desa. Herry mengaku kaget setelah mengetahui ada kades yang masih mengurusi lobi LPPM.

Dia menilai kades cenderung intervensi karena penunjukan LPPM atau pihak ketiga itu wilayahnya Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat di tingkat desa.

“Kalau ada kades yang ikut cawe-cawe, mengatur-atur LPPM itu justru memantik kecurigaan, ada apa di balik semua itu? Jangan-jangan Tim Penyaringan dan Penjaringan itu hanya formalitas. Kades kan sudah membuat tim, mestinya diserahkan ke tim itu. Pada Perda No. 8/2017, Pasal 14 ayat (1)-(4) itu jelas. Kerja sama [MoU] itu juga undang-undang dan memuat hak dan kewajiban kedua pihak. Kalau harus diselenggarakan di Sragen itu logis mengingat jumlah peserta ribuan orang,” ujarnya.

Herry berpendapat dengan jumlah peserta ribuan orang, peserta tidak direpotkan dengan transportasi dan akomodasi karena jarak serta pertimbangan faktor keselamatan. Dia mempertanyakan independensi kades yang seolah mengintervensi wewenang tim penyaringan dan penjaringan.

“Bupati perlu mengoreksi kekhawatiran tim penyaringan dan penjaringan jangan-jangan hanya formalitas. Kalau ada yang ngotot ujian harus di kampus Jogja atau Semarang maka kades wajib dicurigai. Saya minta Bupati mengundang tim penyaringan dan penjaringan agar semua klir dan tidak ada intervensi,” pintanya.