Isu Rp500 Juta Jabatan Sekdes, Ini Respons Bupati Sragen

Ujian kompetensi perangkat desa di Gedung SMS Sragen, Selasa (10/4 - 2018). (Solopos/Tri Rahayu)
12 Juli 2018 19:20 WIB Tri Rahayu Sragen Share :

Solopos.com, SRAGEN -- Isu jual beli jabatan santer beredar menjelang seleksi perangkat desa  (perdes) di wilayah Bumi Sukowati. Harga jabatan sekretaris desa (sekdes) bahkan diinformasikan tembus Rp500 juta.

Jabatan bayan ditawarkan Rp250 juta dan kepala urusan Rp75 juta. Bahkan ada oknum yang berani menggaransi uang kembali dua kali lipat bila tidak lolos ujian. Isu jual beli jabatan itu diungkapkan Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati dalam pidatonya saat halalbihalal warga Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) di Pendapa Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen, Rabu (11/7/2018) malam.

Tokopedia

Yuni, sapaan akrabnya, menilai pengisian perdes  2018 seperti sebuah tikungan tajam. Yuni menyebut kabar jual beli jabatan beredar luar biasa dan ada yang mengaku lewat jalur Bupati, jalur Wakil Bupati, dan jalur Sekretaris Daerah (Sekda).

Informasi dari Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah (Sekda) Sragen, seleksi perangkat desa kali ini untuk merekrut 560 orang di 192 desa dengan jumlah pendaftar sebanyak 3.479 orang. Namun dalam momentum itu Bupati menyebut jumlah lowongan perangkat desa mencapai 586 posisi dengan 3.800 orang pelamar.

“Saat ini semua pelamar pasang mata dan telinga. Saya berani mempertaruhkan nama baik saya bila sampai ada yang menggunakan uang dalam proses pengisian perangkat desa. Saya justru meminta Ketua Tim Sapu Bersi Pungutan Liar [Saber Pungli] untuk bergerak menangkap oknumnya. Kudu enek sing kecekel [harus ada yang ketangkap]! Ini sebagai shock therapy bagi oknumnya,” ujarnya keras.

Yuni cukup kesal mendengar kabar-kabar yang tidak mengenakkan itu. Dia mengajak para tokoh Muhammadiyah dan NU untuk membayangkan bila seorang calon sekdes diminta Rp500 juta per orang, kemudian bayan Rp250 juta per orang, dan kaur Rp75 juta per orang.

Dia menyampaikan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) itu tidak bisa dikondisikan atau diatur menuruti kemauan penyelenggara. “Ada oknum lurah yang mengatakan carik Rp250 juta dengan DP Rp50 juta. Bila tidak jadi uang kembali dua kali lipat. Siapa yang tidak percaya dengan janji seperti itu, apalagi saiki golek gawean angel [sekarang mencari pekerjaan susah] dan ada bukti foto bersama bupati lagi,” tuturnya.

Atas dasar itulah, Yuni mengimbau kepada warga Muhammadiyah dan NU supaya tidak terpedaya dengan isu seperti itu. Yuni menjamin tidak pernah menggunakan momentum pengisian perangkat desa  untuk kepentingan pribadi.

“Kalau saya berniat mencari uang, utang pilkada saya sudah lunas. Saya juga menjamin perguruan tinggi tidak mau kongkalikong. Kalau pun ada itu oknum. Mari bersama-sama awasi tahapan pengisian perangkat desa,” ajaknya.

Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sragen Muhamad Sumartono sudah memerintahkan kasi terkait untuk menelaah informasi-informasi berkaitan dengan pengisian perangkat desa. Dia mendapat kabar adanya rumor-rumor tentang jual beli jabatan itu dari media massa.

“Saya baru memerintahkan kasi untuk menelaah sambil melihat spot di daerah. Saya belum mengeluarkan perintah penyelidikan. Jadi sifatnya masih pengumpulan informasi. Kalau ada bukti-bukti yang cukup, kami akan menindaklanjutinya. Kami bekerja itu berdasarkan fakta. Kalau ada perbuatan melawan hukumnya baru ditindaklanjuti,” imbuhnya.