Lelang Lift JPO Depan RSUD dr. Moewardi Solo Tak Diminati

Kondisi JPO di Jl. Kol. Sutarto, Jebres, Solo, yang pengerjaannya dihentikan Pusjatan, Jumat (6/4 - 2018) sore. (Solopos/Irawan Sapto Adhi)
13 Juli 2018 04:00 WIB Irawan Sapto Adhi Solo Share :

Solopos.com, SOLO -- Proses lelang pengadaan dan konstruksi lift untuk jembatan penyeberangan orang  (JPO) di Jl. Kolonel Sutarto depan RSUD dr. Moewardi, Jebres, Solo, gagal. Tak ada satu pun kontraktor yang menawar atau berminat mendaftar lelang proyek senilai Rp1,15 miliar tersebut.

Sebagai konsekuensinya, Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus membuka kembali proses lelang pengadaan dan konstruksi lift Eco JPO di Solo.

Tokopedia

Kabid Program dan Evaluasi Pusjatan, Joko Purnomo, tak menampik kegagalan lelang pengadaan dan konstruksi lift tersebut akan memengaruhi jadwal pembangunan  JPO di Kota Bengawan. Proses pembangunan JPO terpaksa harus mundur dari jadwal semula.

“Sebenarnya kemarin pengadaan lift sudah lelang tapi gagal karena tidak ada yang menawar. Ini kami sedang menyiapkan lagi proses lelang ulang,” kata Joko saat diwawancarai Solopos.com, Rabu (11/7/2018).

Meski mundur, Joko optimistis proyek pembangunan JPO berkonsep ramah lingkungan (Eco) tersebut tetap bisa diselesaikan paling lambat pada akhir tahun ini. Pusjatan berkomitmen mengebut proses pembangunan JPO. Pusjatan rencananya melanjutkan kembali pembangunan JPO mulai Agustus mendatang.

Hal itu tak sesuai dengan rencana terakhir di mana pembangunan JPO diagendakan dimulai pada Juni setelah Lebaran. Seperti diketahui, pembangunan JPO sempat dihentikan karena Pusjatan memutus kontrak PT Murni yang dianggap tidak bisa bekerja dengan baik.

“Proses lelang lift ini sudah jalan lagi. Mudah-mudahan berjalan lancar. Sementara untuk pekerjaan fisik kami rencanakan sudah mulai tampak di awal Agustus nanti. Harapan kami proyek JPO total bisa selesai pada awal Desember atau paling lambat pada akhir Desember,” jelas Joko.

Joko menerangkan karena nilai proyeknya lebih dari Rp200 juta, pengadaan  dan konstruksi lift harus melalui tahap lelang umum. Sementara pengerjaan proyek fisik lanjutan JPO bisa dilakukan secara swakelola karena nilai proyeknya di bawah Rp200 juta.

Dia menerangkan sistem swakelola merupakan kegiatan pengadaan barang atau jasa di mana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan atau diawasi sendiri oleh lembaga yang memiliki proyek sebagai penanggung jawab anggaran.

“Yang dilelang cuma liftnya. Kalau fisik yang lainnya bisa dilakukan secara swakelola,” jelas Joko yang memastikan jika JPO bakal tetap dibangun sesuai desain awal.

Joko menjelaskan JPO di Jl. Kolonel Sutarto bakal dibangun dengan konsep ramah lingkungan atau Eco-JPO. Beberapa bagian jembatan penghubung antara sisi selatan dan utara Jl. Kolonel Sutarto tersebut bakal disediakan area hijau dengan penyediaan vertical garden.

Bukan hanya itu, JPO bakal dilengkapi juga dengan instalasi panel tenaga surya atau solar cell. Energi listrik yang dihasilkan solar cell akan dimanfaatkan untuk kepentingan operasional JPO sendiri. Jadi, JPO ini dapat dikatakan bisa menghidupi dirinya sendiri.

“Kami ingin membangun JPO percontohan. JPO akan kami bangun yang humanis, artinya nyaman untuk semua kalangan termasuk difabel. Eco-JPO ini akan dilengkapi fasilitas ramp dan lift. Fasilitas ramp bakal tersedia di pintu masuk Eco-JPO di kompleks RSUD dr. Moewardi. Sedangkan lift bakal dipasang di pintu masuk sisi selatan atau depan Dealer Nissan,” jelas Joko.