Warga Minta Pilkades Gedangan Sukoharjo Diulang dari Awal

ilustrasi pilkades, pemilihan kepala desa. (Solopos/Whisnu Paksa)
18 Juli 2018 18:15 WIB R Bony Eko Wicaksono Sukoharjo Share :

Solopos.com, SUKOHARJO -- Forum Masyarakat Peduli Desa Gedangan (FMPDG) Sukoharjo meminta tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) diulang dari awal, yakni dari proses penjaringan calon kepala desa (cakades).

Hal ini mengingat adanya indikasi kecurangan pada proses penjaringan cakades yang memicu perselihan berujung pembubaran panitia pilkades oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat pada 2016 lalu. Sebelumnya, Pemkab Sukoharjo berencana menggelar Pilkades Gedangan dengan melanjutkan tahapan yang terhenti pada 2016 lalu.

Tokopedia

Hal itu menyusul keluarnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan pembekuan panitia Pilkades Gedangan oleh BPD setempat.

Koordinator FMPDG, Agus Tri Raharjo, menyatakan segera mengirim surat kepada Bupati Sukoharjo  berisi permintaan agar Pemkab meninjau kembali pelaksanaan pilkades di Gedangan. Agus tak menampik putusan PTUN harus menjadi dasar hukum penyelenggaraan pilkades.

Namun, Pemkab harus mengkaji realita di lapangan dan proses penetapan cakades yang dinilai ada indikasi rekayasa pada 2016. Mantan Kepala Desa Gedangan ini mengungkapkan masyarakat mendukung pelaksanaan pilkades dengan syarat proses seleksi cakades dimulai dari tahap awal.

“Kami hanya mempersoalkan proses pelaksanaan pilkades yang tidak fair dan penuh rekayasa. Jika memang pilkades digelar maka proses seleksi cakades dimulai dari tahap awal seperti pendaftaran, seleksi administrasi, hingga tes tertulis. Ini baru pilkades yang fair, jujur, dan bermartabat,” kata dia, Rabu (18/7/2018).

Di sisi lain, BPD Gedangan menyerahkan wewenang sepenuhnya kepada Pemkab Sukoharjo  ihwal pelaksanaan Pilkades Gedangan. Sementara warga setempat meminta agar proses seleksi calon kepala desa (cakades) dimulai dari tahap awal.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gedangan, Sugiharjo, mengaku telah menerima salinan putusan PTUN Surabaya yang berisi pembatalan pembekuan panitia Pilkades Gedangan 2016. Putusan itu memiliki kekuatan hukum tetap atau ikracht.

“Lembaga [BPD Gedangan] taat hukum. Kami mematuhi putusan majelis hakim PTUN. Silakan jika Pemkab atau panitia pilkades hendak melaksanakan pesta demokrasi di Desa Gedangan,” kata dia saat berbincang dengan Solopos.com, Rabu.

Menurut Sugiharjo, sesuai regulasi, panitia pilkades dibentuk dan diberi mandat oleh BPD. Padahal, masa jabatan pengurus BPD Gedangan habis pada Oktober mendatang.

Dia tak bisa memastikan waktu pelaksanaan pilkades lantaran itu merupakan wewenang Pemkab. “Jika pilkades digelar serentak bersama desa lainnya lantas siapa yang membentuk panitia pilkades? Masa jabatan BPD hanya sampai Oktober,” ujar dia.

Sugiharjo menyatakan pelaksanaan pilkades harus memprioritaskan kondusivitas keamanan dan ketenteraman masyarakat. Hal ini harus jadi pertimbangan utama Pemkab.

Dia membenarkan para pengurus BPD Gedangan, FMPDG, ketua rukun tetangga/rukun warga (RT/RW), serta tokoh masyarakat Gedangan menghadiri kegiatan sosialisasi pelaksanaan pilkades pada pekan lalu. “Bola di tangan Pemkab. Kami tak menolak pilkades, hanya prosesnya harus fair dan adil,” papar dia.