Eks Napi Korupsi, 1 Caleg PPP Sragen Dicoret

Penandatanganan berita cara hasil verifikasi dokumen pencalonan anggota DPRD Sragen di Kantor KPU Sragen, Sabtu (21/7 - 2018). (Solopos/Tri Rahayu)
22 Juli 2018 14:15 WIB Tri Rahayu Sragen Share :

Solopos.com, SRAGEN -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sragen mencoret satu calon anggota legislatif (caleg) peserta Pemilu Legislatif 2019  dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) karena tidak memenuhi syarat (TMS) dalam pencalonan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) No. 20/2018.

PPP diberi kesempatan mengganti satu caleg yang TMS dengan batas waktu 10 hari pada Minggu-Selasa (22-31/7/2018). Caleg PPP yang dicoret KPU itu adalah Mahmudi Tohpati yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPC PPP Sragen.

Tokopedia

Mahmudi Tohpati diketahui pernah menjadi narapidana (napi) kasus korupsi dengan ancaman hukuman lima tahun. Sementara itu dari hasil penelitian berkas pencalonan 518 caleg lainnya, 404 caleg dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dan hanya 114 caleg yang sudah memenuhi syarat (MS).

Hasil penelitian dokumen pencalonan anggota DPRD Kabupaten Sragen tersebut disampaikan KPU kepada perwakilan dari 16 partai politik (parpol) di KPU Sragen, Sabtu (21/7/2018). Berkas pencalonan yang sudah diverifikasi itu diserahkan Ketua KPU Sragen Ngatmin Abbas kepada masing-masing perwakilan parpol yang dituangkan dalam berita acara.

Berita acara tersebut ditandatangani Ketua KPU Sragen dan perwakilan masing-masing parpol rangkap dua. Satu bandel untuk KPU dan satu bandel untuk parpol.

Dua orang komisioner Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Edy Suprapto dan Dwi Budhi Prasetya ikut menyaksikan penyerahan berita acara tersebut.

“Ya, ada satu caleg yang TMS, dari PPP. Atas nama Mahmudi Tohpati. Kami sudah klarifikasi ke Pengadilan Negeri dan kami diberi putusannya. Sesuai dengan PKPU No. 20/2018, mantan napi koruptor dilarang menjadi caleg. Kalau mau menggugat itu hak yang bersangkutan. Aturan di PKPU seperti itu. Jadi yang diperbaiki dalam masa 10 hari itu hanya caleg yang BMS,” ujar Ngatmin saat ditemui Solopos.com, Sabtu siang.

Komisioner Divisi Teknis KPU Sragen, Ibnu Prakosa, menambahkan penelitian kelengkapan dan keabsahan syarat pencalonan anggota DPRD  Sragen dilakukan selama tiga hari pada 18-20 Juli. Dia menyatakan dari 519 caleg yang menyerahkan berkas ke KPU, 114 orang dinyatakan MS, 404 orang BMS, dan satu orang TMS.

Dia menjelaskan caleg yang BMS itu bervariasi penyebabnya, seperti belum menyerahkan syarat keterangan kesehatan jasmani dan rohani serta surat bebas narkoba, belum menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli, belum melampirkan salinan ijazah yang dilegalisasi, belum menyerahkan foto, dan seterusnya.

“Selama masa perbaikan sampai 31 Juli nanti jika ada caleg BMS yang tidak melengkapi kekurangannya bisa dicoret dari daftar caleg. Seperti caleg yang masih menjabat kepala desa harus menyertakan pernyataan pengunduran diri dan tanda terima pengajuan pengunduran diri dari instansi terkait, dan surat keterangan dari instansi terkait bila pengunduran diri masih dalam proses," kata dia.

Surat resmi pemberhentian sebagai kepala desa, lanjut Ibnu, ditunggu KPU paling lambat H-1 sebelum penetapan DCT. Selain kepala desa, ada satu pegawai negeri sipil (PNS) yang maju menjadi caleg. Tapi Ibnu tidak menyebut identitas PNS dimaksud.

Sementara itu, Mahmudi Tohpati mengakui dari 28 caleg PPP hanya dirinya yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi dengan ancaman 5 tahun. Mahmudi nekat mendaftar sebagai caleg dari PPP karena hak politiknya tidak dicabut negara.

Dia menilai larangan mantan napi koruptor menjadi caleg  itu hanya diatur dalam PKPU dan status PKPU berada di bawah UU. “Selama ini hak politik saya tidak dicabut sehingga saya tetap berhak mencalonkan diri dalam Pemilu 2019. Selama pengadilan tidak mencabut hak politik saya, saya masih punya hak apa pun. Di pengadilan menyatakan napi yang sudah menjalani hukuman hak politiknya dikembalikan. Kalau saya dicoret dari pencalonan, saya akan mengadu ke Panwaslu,” ujarnya.

Dulu Mahmudi pernah mencalonkan diri sebagai kepala desa. Dia mendapat SKCK juga. Hal itu menunjukkan hak politiknya tidak dicabut. Dia menilai PKPU yang dijadikan acuan KPU itu masih proses yudicial review sehingga belum memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht.

“Kalau belum inkracht mestinya tidak boleh diberlakukan karena masih sengketa,” tambahnya.