FKKD Sragen Minta Penahanan Kades Doyong Ditangguhkan

Lima kades Sragen mendatangi Kejari untuk memohon penangguhan penahanan Kades Doyong, Miri, yang terjerat dugaan korupsi dana desa, Senin (23/7 - 2018). (Solopos/Tri Rahayu)
24 Juli 2018 06:00 WIB Tri Rahayu Sragen Share :

Solopos.com, SRAGEN -- Lima kepala desa (kades) perwakilan Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Sragen yang dipimpin Sutrisno mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sragen, Senin (23/7/2018).

Mereka menyerahkan surat permohonan penangguhan penahanan  atas nama Kades Doyong, Kecamatan Miri, Sri Widyastuti. Sri Widyastuti ditahan Kejari sejak Jumat (20/7/2018) lantaran diduga terlibat dugaan penyimpangan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD).

Tokopedia

Kedatangan lima kades itu diterima Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sragen, Adi Nugraha, lantaran Kepala Kejari Sragen Muhamad Sumartono masih menghadiri peringatan puncak Hari Adhiyaksa Ke-58 Kejari di Rumah Makan Ayam-ayam Sragen. Mereka diterima Kasi Pidsus di ruang kerjanya pada pukul 10.00 WIB.

Kelima Kades yang bertemu Kasi Pidus tersebut terdiri atas Kades Gawan, Tanon, Sutrisno, yang juga Ketua FKKD Kabupaten Sragen; Kades Jetak, Sidoharjo, Siswanto, yang juga Wakil Ketua FKKD Kabupaten Sragen; Kades Krebet, Masaran, Anggun Mahardika, yang juga Sekretaris FKKD Kabupaten Sragen; dan dua kades pengurus FKKD Kabupaten Sragen lainnya, yakni Kades Tegalrejo, Gondang, Heru Setiyawan; dan Kades Tangkil, Sragen Kota, Agus Sriyanto.

“Kami atas nama FKKD datang ke Kejari untuk mengantar surat permohonan penangguhan penahanan atas nama Sri Widyastuti, Kepala Desa Doyong. Ini bentuk solidaritas forum karena Kades Doyong merupakan anggota FKKD terjerat hukum. Diterima atau tidaknya permohonan kami itu wewenang Kejari. Dengan berbagai pertimbangan, kami berharap permohonan kami bisa direspons dan penahanan Kades Doyong  bisa ditangguhkan,” ujar Siswanto saat ditemui Solopos.com seusai bertemu Kasi Pidsus Kejari Sragen, Senin siang.

Siswanto yang pernah menjadi penyidik Polres Sragen menjelaskan penangguhan penahanan itu diatur dalam Kitab UU Hukum Acara Pidana. Dia menjelaskan pengajuan permohonan penangguhan itu didasarkan pada pertimbangan Kades Doyong masih dibutuhkan pemerintah dan masyarakat Desa Doyong.

Kalau penahanan Kades Doyong ditangguhkan, kata dia, FKKD menjamin Kades Doyong tidak akan menghilangkan barang bukti dan justru proaktif bila sewaktu-waktu dibutuhkan penyidik Kejari untuk kepentingan penyidikan.

“Surat permohonan penangguhan itu ditandatangani Ketua FKKD, Wakil Ketua FKKD, bersama seluruh anggota Kades di 195 desa di Bumi Sukowati sebagai bentuk dukungan moral,” tambahnya.

Siswanto mengatakan menurut Kadi Pidsus kasus Kades Doyong ditangani oleh tim Kejari dan secara profesional. Kalau Kejari tidak mengabulkan permohonan FKKD, Siswanto tak menyoal karena hal itu menjadi wewenang Kejari.

Siswanto hanya bisa berharap. Dia bersama FKKD berusaha koordinasi dengan keluarga Sri Widyastuti untuk mencarikan pengacara yang akan mendampingi Kades Doyong itu dalam perkara  yang disidik Kejari.

Kasi Pidsus Kejari Sragen Adi Nugraha saat ditemui Solopos.com di Rumah Makan Ayam-ayam, Senin siang, membenarkan sudah menerima lima kades yang memohon penangguhan penahanan terhadap Kades Doyong. Adi belum bisa mengambil keputusan. Ia akan mempelajari surat yang diajukan FKKD Sragen itu terlebih dulu.

Kepala Kejari Sragen, Muhamad Sumartono, juga akan mempertimbangkan permohonan penangguhan penahanan Kades Doyong yang dilayangkan FKKD Sragen.

“Siapa saja boleh memohon. Walaupun sampai saat ini ada pemohon orang di luar keluarganya. Kita pertimbangkan sesuai urusan sejauh mana kasus tersebut bisa diselesaikan. Penahanan itu sebenarnya proses perkara cepat selesai. Pertimbangan yang disampaikan pemohon itu menjadi subjektif permohon,” katanya.