2 Terdakwa Money Politics Karanganyar Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Suasana sidang perdana perkara politik uang Pilbup 2018 di PN Karanganyar, Jumat (20/7 - 2018). (Solopos/Ponco Suseno)
25 Juli 2018 21:40 WIB Ponco Suseno Karanganyar Share :

Solopos.com, KARANGANYAR -- Dua terdakwa perkara politik uang (money politics) Pilkada Karanganyar 2018 dituntut hukuman penjara selama 42 bulan atau 3,5 tahun. Tuntutan itu dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Karanganyar, Rabu (25/7/2018).

Selain dituntut hukuman penjara, kedua terdakwa, yakni Sarwo dan Sugeng, didenda Rp200 juta subsider dua bulan kurungan. Sidang yang menyeret sukarelawan Rohadi Widodo-Ida Retno Wahyuningsih di Pilkada 2018 itu dipimpin ketua majelis sidang PN Karanganyar, Sri Haryanto.

Tokopedia

Bertindak sebagai JPU, Tony Wibisono cs., dari Kejari Karanganyar sementara masing-masing terdakwa didampingi penasihat hukum, Sugiyono cs. Dalam materi tuntutannya, kedua terdakwa dinilai melanggar Pasal 187 A UU No. 10/2016 tentang  Pilkada.

Salah satu hal memberatkan, yakni perbuatan masing-masing terdakwa dinilai mencederai proses demokrasi  di Bumi Intanpari. “Kami menilai tuntutan seperti itu terlalu tinggi. Tuntutan itu saklek hanya berpedoman pada peraturan hukum tertulis. Kurang memperhatikan sisi-sisi lainnya. Kami akan membacakan materi pleidoi besok,” kata penasihat hukum para terdakwa, Sugiyono, kepada Solopos.com, seusai sidang.

Sesuai rencana, sidang perkara politik uang  ini akan dilanjutkan di PN Karanganyar, Kamis (26/7/2018).