Pemerintah Pusat Ingin Jalur Lambat Solo Dihilangkan, Pemkot Ogah

Jalur lambat Jl. M.T. Haryono, Manahan, Solo, rusak karena banyaknya kendaraan melintas saat pengalihan arus akibat proyek pembangunan flyover Manahan. (Solopos/M. Ferri Setiawan)
26 Juli 2018 12:15 WIB Indah Septiyaning Wardhani Solo Share :

Solopos.com, SOLO -- Rencana perbaikan jalur lambat di sejumlah ruas jalan  nasional di Kota Solo terhambat. Hal ini lantaran ada perbedaan pendapat antara Pemkot dan Solo dengan pemerintah pusat ihwal fungsi jalur khusus kendaraan tidak bermotor itu.

“Masih ada beda perspektif dalam menyikapi jalur lambat,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Solo Endah Sitaresmi Suryandari ketika berbincang dengan wartawan, Rabu (25/7/2018).

Pemerintah pusat sejak awal beralasan di ruas jalan nasional tidak ada jalur lambat. Di jalan tersebut jalur lambat semestinya dihilangkan dan seluruhnya diganti jalur cepat.

Namun, Pemkot Solo berkeinginan mempertahankan jalur lambat sebagai salah satu ciri khas Kota Solo. Pemkot menganggap jalur lambat masih berfungsi sebagai jalur kendaraan tidak bermotor. Sayangnya karena rusak, fungsi jalur lambat justru tidak maksimal.

Perbedaan perspektif ini berdampak lambatnya perbaikan kerusakan pada jalur lambat. “Tahun ini, pemerintah pusat baru mengalokasikan anggaran perbaikan sebagian jalur lambat di sisi utara Jl. Adisucipto,” ungkapnya.

Padahal setiap tahun Pemkot mengusulkan perbaikan jalur lambat beberapa ruas jalan nasional, seperti Jl. Adisucipto, Jl. Slamet Riyadi, dan Jl. Ir. Sutami. Pemkot kesulitan apabila harus menanggung perbaikan jalur lambat itu karena berstatus jalan nasional dan tercatat sebagai aset pemerintah pusat.

“Tapi jangan tanya bagaimana tahapan perbaikan jalur lambat dan besaran anggarannya. Karena semua ditekel pusat,” katanya.

Soal kemungkinan pengalihan pengelolaan ruas jalan nasional menjadi jalan kota agar bisa dilakukan intervensi oleh Pemkot, Sita menilai hal itu bukan solusi. Beban pemeliharaan jalan kota  yang harus ditanggung Pemkot sudah banyak.

Bahkan beban itu bertambah sejak diturunkannya status Jl. Ir. Juanda, Jl. Veteran, dan Jl. dr. Radjiman dari jalan provinsi menjadi jalan kota pada 2016.

Wali Kota F.X. Hadi Rudyatmo juga membenarkan sulitnya perbaikan jalur lambat di ruas jalan nasional. Contoh kasus rencana penataan Jl. Ir. Sutami yang hingga kini belum bisa direalisasikan meski telah digagas sejak beberapa tahun silam.

Pemkot Solo telah mengajukan permohonan bantuan anggaran ke pemerintah pusat untuk penataan Jl. Ir. Sutami. Rencana penataan koridor Jl. Ir. Sutami dari Tugu Cembengan sampai Jembatan Jurug tak pernah berhasil hingga tiga kali pergantian Wali Kota.

Pemkot Solo selama ini kesulitan anggaran untuk memberi ganti rugi bangunan status hak milik (HM) di jalur lambat tersebut. “Anggaran yang diperlukan cukup besar untuk membebaskan enam lahan yang berada di jalur lambat itu,” kata dia.

Sesuai rencana penataan koridor Jl. Ir. Sutami menyentuh pembangunan jalur lambat sepanjang kurang lebih dua kilometer. Nantinya Pemkot akan membebaskan lahan tersebut, sedangkan anggaran pemerintah pusat akan digunakan untuk penataan koridor Jl. Ir. Sutami.

“Kami sudah minta kepada Komisi V DPR untuk memikirkan ini," ucapnya.