Kades Ditahan Kejari, Perekrutan Perdes Doyong Sragen Diundur?

Sejumlah warga Desa Doyong, Miri, Sragen, berkumpul di dekat pintu barat Gedung DPRD Sragen, Kamis (26/7 - 2018) pagi. (Solopos/Kurniawan)
27 Juli 2018 12:15 WIB Kurniawan Sragen Share :

Solopos.com, SRAGEN -- Perekrutan perangkat Desa Doyong, Kecamatan Miri, Sragen, yang seharusnya serentak dengan perangkat desa lain di seluruh Sragen tahun ini terancam ditunda.

Hal itu menyusul penahanan kepala desa  (kades) setempat, Sri Widyastuti, akibat diduga melakukan korupsi dana desa dan dana alokasi desa 2016. Sri Widyastuti ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) sragen pada Jumat (20/7/2018) lalu.

Tokopedia

Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen, Tatag Prabawanto, mengakui ada potensi kinerja Pemerintah Desa (Pemdes) Doyong terganggu dengan ditahannya Sri Widyastuti oleh Kejari. Padahal agendanya saat ini padat.

Dia mencontohkan agenda pengisian perangkat desa (perdes) tahun ini. Karena kadesnya ditahan Kejari, ada kemungkinan agenda seleksi perdes di Doyong ditunda untuk sementara waktu.

Tatag tak menjelaskan lebih lanjut bagaimana mekanisme penundaan itu dan kapan kira-kira pengisian perangkat Desa Doyong bakal dilanjutkan. Selain kades yang ditahan, jabatan Sekretaris Desa Doyong saat ini juga tengah kosong sehingga praktis pelayanan di tingkat desa jadi terganggu.

Hal itu pula yang mendorong ratusan warga Desa Doyong, Miri, Sragen, mendatangi Kantor DPRD Sragen pada Kamis (26/7/2018) untuk menuntut penangguhan penahanan Sri Widyastuti oleh Kejari Sragen. Alasannya demi pelayanan di Desa Doyong.

Ketua Forum Masyarakat Desa Doyong, Muslih, mengatakan sejak Kades Doyong ditahan beberapa hari lalu, pelayanan publik di Balai Desa Doyong terganggu. "Kami berharap DPRD Sragen bisa membantu untuk menjembatani agar penahanan Kades Doyong ditangguhkan. Dengan pertimbangan itu, aksi kami gelar di Gedung DPRD," ujar dia.

Pelayanan administratif di Balai Desa Doyong  tersendat karena tidak ada Kades. Apalagi saat ini jabatan sekretaris desa (sekdes) Doyong juga sedang kosong.o 

"Permintaan kami agar penahanan Bu Kades ditangguhkan supaya pelayanan warga bisa kembali normal. Warga bisa dilayani dengan baik, bukan bermaksud mengganggu proses hukum," urai dia.

Sebelumnya, pada Senin (23/7/2018), Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Sragen juga mendatangi Kantor Kejari Sragen untuk menyampaikan tuntutan serupa. Perwakilan pengurus FKKD berjumlah lima orang meminta penahanan Kades Doyong ditangguhkan sebagai bentuk solidaritas.