1.000 Pemegang Kartu Tani Sukoharjo Dicoret

Ilustrasi Kartu Tani bagi petani Jateng. (biroinfrasda.jatengprov.go.id)
28 Juli 2018 13:00 WIB R Bony Eko Wicaksono Sukoharjo Share :

Solopos.com, SUKOHARJO – Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo mencoret 1.000 pemegang kartu tani yang tersebar di 12 kecamatan se-Sukoharjo. Para pemegang kartu tani itu telah meninggal dunia dan beralih pekerjaan.

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo, Netty Harjianti, mengatakan petugas telah memverifikasi identitas para pemegang kartu tani di setiap desa/kelurahan. Hasilnya, ada sekitar 1.000 pemegang kartu tani yang telah beralih pekerjaan dan meninggal dunia.

“Jika yang bersangkutan bukan petani atau telah meninggal dunia ya dicoret. Jumlahnya sekitar 1.000 pemegang kartu tani yang dicoret,” kata dia, saat ditemui wartawan, Jumat (27/7/2018).

Saat ini, petugas masih menghimpun data identitas petani, luas lahan hingga kebutuhan pupuk bersubsidi. Hal ini dilakukan agar data petani benar-benar valid dan akurat. Data itu menjadi acuan utama penerbitan kartu tani.

Netty meminta agar masing-masing kelompok tani menyusun rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK). Penyusunan RDK harus berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP). “Memang masih ada petani yang belum menerima kartu tani. Ini masih didata dan secepatnya diberikan kepada mereka,” ujar dia.

Apabila RDKK disusun berdasarkan NIK dan STTP, data petani penerima kartu tani benar-benar valid dan akurat. Masyarakat bukan petani tidak akan menerima kartu tani. Kartu tani itu digunakan untuk membeli pupuk bersubsidi di tingkat pengecer pupuk.

Netty menyampaikan total jumlah petani yang berhak menerima kartu tani lebih dari 50.000 orang. “Para penyuluh bakal mendampingi setiap kelompok tani saat menyusun RDKK yang digunakan sebagai acuan penerbitan kartu tani. Mudah-mudahan seluruh petani di Sukoharjo telah menerima kartu tani pada akhir tahun,” papar dia.

Sementara itu, seorang petani asal Desa Gentan, Kecamatan Bendosari, Suyadi, mengaku kerap kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi saat awal masa tanam. Hal itu dikhawatirkan mengakibatkan hasil panen padi tak maksimal.

Sebagian petani terpaksa merogoh kocek pribadi untuk membeli pupuk nonsubsidi yang harganya jauh lebih mahal dibanding pupuk bersubsidi. Sebagian petani lainnya menggunakan pupuk kandang atau organik. “Belum semua petani menerima kartu tani yang digunakan untuk menebus pupuk bersubsidi. Mereka bingung saat harus membeli pupuk,” kata dia.