2 Terdakwa Politik Uang Pilkada Karanganyar Divonis Penjara dan Denda

Terdakwa politik uang, Sarwo (berpeci hitam), seusai menjalani persidangan dengan agenda pembacaan vonis di PN Karanganyar. Terdakwa Sarwo dan Sugeng masing/masing divonis 38 bulan penjara dan 36 bulan penjara dan denda. (Ponco Suseno)
31 Juli 2018 15:04 WIB Ponco Suseno Karanganyar Share :

Solopos.com, KARANGANYAR – Pengadilan Negeri (PN) Karanganyar menjatuhkan vonis ke terdakwa politik uang di Pilbup 2018, Sarwo dan Sugeng masing-masing 38 bulan penjara dan 36 bulan penjara, Senin (30/7/2018).

Selain divonis hukuman penjara, kedua sukarelawan pasangan calon Rohadi Widodo-Ida Retno Wahyuningsih itu masin-masing didenda Rp200 juta atau satu bulan kurungan. Vonis majelis hakim itu lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yakni 42 bulan penjara dan denda senilai Rp200 juta atau dua bulan kurungan. Sarwo dan Sugeng dinilai majelis hakim PN Karanganyar bersalah melanggar Pasal 187 A UU No. 10/2016 tentang  Pilkada. Hal yang memberatkan terdakwa, di antaranya perbuatan para terdakwa dapat merusak sistem demokrasi di Tanah Air. Hal yang meringankan, para terdakwa belum pernah dihukum.

Tokopedia

Kedua terdakwa dinilai terlibat dalam membagi-bagikan uang saat hari pencoblosan Pilbup 2018, Rabu (27/7/2018) di Jakrah, Delingan, Karanganyar. Barang bukti dalam perkara itu, seperti sejumlah uang pecahan Rp20.000, dua stiker berukuran 5 cm X 8 cm bersimbol Roda, dan daftar warga yang akan menerima uang dan telah menerima uang. Jalannya sidang dijaga ekstra ketat aparat Polres Karanganyar.

Sidang politik uang dimulai pukul 13.05 WIB dengan Ketua Majelis Hakim, Sri Haryanto, dengan dua anggota I Nyoman dan Mahendra. Bertindak sebagai jaksa penuntut umum (JPU), Rizky Amalia cs. Sedangkan, tim penasihat hukum para terdakwa, Sugiyono cs.

Sidang diawali dengan menghadirkan terdakwa Sarwo terlebih dahulu. Di hadapan majelis hakim PN Karanganyar, Sarwo dinilai terlibat membagi-bagikan uang di hari pencoblosan Pilbup 2018.

“Menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 38 bulan dan denda Rp200 juta. Jika tak dapat membayar dapat diganti hukuman satu bulan kurungan. Hukuman minimal dalam perkara ini [politik uang] minimal 36 bulan atau tiga tahun,” kata Ketua Majelis Hakim, Sri Haryanto, di sela-sela sidang.

Mendengar vonis tersebut, Sarwo dipersilakan berdiskusi dengan tim penasihat hukum, Sugiyono cs. “Saya pikir-pikir terlebih dahulu [waktu pikir-pikir dalam perkara pidana pemilu selama tiga hari. Hal ini berbeda dengan pidana di luar Pemilu yang mencapai tujuh hari],” kata Sarwo.

Setelah memvonis Sarwo, majelis hakim yang diketuai Sri Haryanto kembali menggelar sidang dengan terdakwa Sugeng, pukul 13.45 WIB. Di hadapan majelis hakim, Sugeng dinilai juga terbukti bersalah dan meyakinkan melanggar Pasal 187 A UU No. 10/2016 tentang Pilkada. “Menjatuhkan hukuman 36 penjara dan denda senilai Rp200 juta. Jika tak dapat membayar diganti dengan hukuman satu bulan kurungan. Kami menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada terdakwa [minimal tiga tahun penjara],” kata Sri Haryanto.

Sugeng juga sempat berdiskusi dengan tim penasihat hukumnya sebelum menyikapi vonis majelis hakim tersebut. “Saya pikir-pikir terlebih dahulu,” katanya.

Salah satu penasihat hukum Sarwo dan Sugeng, Sugiyono, bakal mempelajari putusan majelis hakim terlebih dahulu. “Kami memilih pikir-pikir terlebih dahulu. Masih ada tiga hari untuk menentukan apakah menolak atau menerima putusan itu. Sebelum pembacaan vonis ini, kami sudah menyampaikan ke majelis hakim [melalui materi pleidoi] agar membebaskan para terdakwa,” katanya.