Dana Pasar Klewer Timur Solo Belum Cair, Legislator Salahkan Pemkot

Pasar Klewer, Solo. (Solopos/Dok)
01 Agustus 2018 14:17 WIB Ivan Andimuhtarom Solo Share :

Solopos.com, SOLO -- Anggaran revitalisasi Pasar Klewer Solo sisi timur yang dijanjikan pemerintah pusat senilai kurang lebih Rp57 miliar hingga awal Agustus 2018 ini belum cair juga.

Hal itu menimbulkan kekhawatiran pengalaman tahun lalu anggaran proyek revitalisasi Pasar Klewer timur cair terlalu mepet dengan akhir tahun anggaran sehingga tidak ada kontraktor yang berani menawar saat dilelang.

Tokopedia

Di sisi lain, Pemkot Solo juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan pedagang Pasar Klewer timur yang terpaksa berjualan di kios darurat sejak pada dibongkar pada 2017 lalu. Dengan belum jelasnya pencairan anggaran dari pemerintah pusat itu mau tidak mau Pemkot harus memperpanjang sewa Alun-alun Utara (alut) Keraton Solo untuk pasar darurat.

Kalangan anggota DPRD Solo mendorong Pemkot melakukan segala cara untuk membangun Pasar Klewer sisi timur sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, khususnya para pedagang di pasar tersebut.

Anggota DPRD dari Fraksi Demokat Nurani Rakyat (FDNR), Abdullah A.A., mengatakan Pemkot Solo telah membuat keputusan merobohkan Pasar Klewer. Maka, pemkot harus bertanggung jawab kepada masyarakat.

“Biarpun yang menjanjikan adalah pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan, Pemkot lah yang harus bertanggung jawab,” ujarnya saat diwawancarai Solopos.com, Rabu (1/8/2018).

Ia menilai masalah itu terjadi karena kesalahan dalam perencanaan. Seharusnya, Pemkot Solo bertindak setelah ada kepastian anggaran dari pusat.

Ia mengusulkan agar Pemkot mengajukan pinjaman dana ke pemerintah pusat dalam jangka waktu hingga berakhirnya masa jabatan wali kota saat ini. Hal semacam itu sebenarnya pernah dilakukan untuk membiayai pembangunan RSUD Solo.

Pembayarannya kemudian dilakukan secara mencicil selama beberapa kali cicilan. “Kalau itu mau dilakukan, harus segera dibicarakan dengan pusat karena prosesnya juga tidak cepat. Saya menilai kalau memakai APBD Kota Solo akan terjadi masalah pemerataan pembangunan kalau anggarannya mencapai Rp50-an miliar,” terang politikus Partai Hanura tersebut.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Solo, Sugeng Riyanto, mengatakan Komisi III sudah menyetujui anggaran sewa alut yang diajukan Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Solo dalam APBD Perubahan 2018. Menurutnya, anggaran itu wajib disediakan karena berkaitan dengan para pedagang yang belum bisa menempati Pasar Klewer sisi timur.

Politikus PKS itu menyatakan Pemerintah Solo tak bisa membiarkan pedagang berlama-lama di pasar darurat Pasar Klewer. Pemerintah Solo juga tidak bisa terus-terusan digantung nasibnya oleh pemerintah pusat.

“Harus ada keberanian dari Pemkot Solo untuk menganggarkannya dalam APBD 2019. Kita harus selesaikan sendiri dengan APBD kita,” kata dia kepada Solopos.com.

Menurutnya, permasalahan penganggaran melalui APBD itu bukan masalah memungkinkan atau tidak memungkinkan. Hal itu merupakan political will dan goodwill dari Pemkot Solo.

“Pertanyaannya, apakah memprioritaskan Pasar Klewer atau tidak. Masalah anggaran bisa diatur. Apalagi, selama ini Silpa-nya juga selalu besar,” ungkapnya.

Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, saat ditemui wartawan beberapa waktu lalu, mengatakan pemkot belum mendapatkan anggaran untuk pembangunan Pasar Klewer sisi timur. Ia sudah menyampaikan kepada Menteri BUMN dan sang menteri sudah menyatakan bersedia memberikan anggaran.

“Namun, tidak sepenuhnya tahun ini semua. Mungkin tahun ini sedikit, tahun depan ada lagi,” kata dia.

Ia mengatakan belum ada kepastian soal kapan bangunan pasar akan dikerjakan. Ia menunggu kepastian anggaran yang akan diterima. Selanjutnya pemkot akan melelang sesuai pagu anggaran yang tersedia.