Solo Terbaik Nasional Dukung Perlindungan Pekerja

Pengunjung turun dari lantai II menuju lantai I di Pasar Klewer, Kamis (12/7 - 2018). (Solopos/Nadia Lutfiana Mawarni)
01 Agustus 2018 18:10 WIB Indah Septiyaning Wardhani Solo Share :

Solopos.com, SOLO — Pemerintah Pusat memberikan anugerah Piala Paritrana kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Solo karena dinilai sebagai kota terbaik mendukung penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai amanah undang-undang.

Piala Paritrana diserahkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan diterima Wakil Wali Kota (Wawali) Solo Achmad Purnomo, Selasa (31/7/2018), di Istana Wapres di Jakarta.

“Kota Solo mendapat juara pertama di kategori Kabupaten/Kota diikuti oleh Kabupaten Jember dan Kabupaten Serang di peringkat dua dan tiga," ujar Wawali Solo Achmad Purnomo ketika dijumpai wartawan di ruang kerjanya, Rabu (1/8/2018).

Sementara di kategori Pemerintah Provinsi terbaik diraih oleh Provinsi Jawa Tengah di posisi pertama diikuti DKI Jakarta dan Jawa Timur.

Sebagai informasi, Paritrana Award diberikan sebagai apresiasi kepada pemerintah daerah dan swasta yang peduli dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja. Selain itu memaksimalkan penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja.

Paritrana Award diberikan untuk kali pertama dengan lima kategori pemenang yaitu Pemerintah Provinsi Terbaik, Pemerintah Kabupaten/Kota Terbaik, Perusahaan Besar Terbaik, Perusahaan Menengah Terbaik dan Usaha Kecil Mikro (UKM) Terbaik.

“Aspek penilaian meliputi coverage kepesertaan, aspek regulasi, inisiatif dan diseminasi informasi bersama pemerintah daerah,” katanya.

Pemkot Solo berhasil meraih penghargaan itu berkat kebijakan Pemkot mewajibkan pedagang Pasar Klewer mendaftarkan seluruh karyawan dalam Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Kebijakan itu dijadikan Pemkot sebagai salah satu prasyarat bagi pedagang Pasar Klewer sebelum menempati kios pasar. Para pedagang bahkan diminta membuat surat pernyataan siap menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu pedagang Pasar Klewer diminta mengikuti e-retribusi, wajib memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), memiliki dan menyerahkan surat hak penempatan (SHP) asli, serta menyerahkan surat pernyataan tidak menjualbelikan atau memindahtangankan kios dan los kepada pihak lain.

Persyaratan tersebut diserahkan kepada Pemkot saat penyerahan kunci. Selain itu keberhasilan Pemkot dalam mengikutsertakan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan bagi tenaga kontrak dengan perjanjian kerja (TKPK).

“Penghargaan ini menjadi semangat Kota Solo untuk bisa menyelenggarakan perlindungan kesehatan dan ketenagakerjaan lebih baik lagi,” katanya.

Sebelumnya, Kota Solo berhasil meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta. Predikat ini disandang Kota Solo setelah cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Solo mencapai 95,54 persen dari total penduduk.

“Apresiasi yang sangat tinggi kami sampaikan kepada Pemerintah Kota Solo karena Solo menjadi kota ketiga se-Jawa Tengah atau daerah ke-124 se-Indonesia yang sudah UHC,” kata Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari, saat memberi sambutan pada peluncuran UHC di Pendhapi Gedhe Balai Kota Solo belum lama ini.

Saat ini, jumlah warga Solo yang sudah tercakup dalam program JKN mencapai 527.000 orang. Menurut data, Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, Pemkot membiayai iuran BPJS kesehatan bagi 119.726 warga melalui APBD Kota. Sebanyak 1.704 dibiayai dari APBD Provinsi, dan 159.000 dibiayai APBN.

Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo mengatakan UHC yang diraih Pemkot bukan suatu hal yang membanggakan. Sebab sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menjamin kemudahan akses masyarakat kepada layanan kesehatan yang memadai.