Pedagang Kelontong Solo Ini Menangis Terima Surat Penertiban

Pengendara sepeda motor melintas di Jl. Kelengkeng di depan SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Solo, Rabu (1/8 - 2018). Bangunan di pinggir jalan itu harus dibongkar karena akan dibangun saluran air.
02 Agustus 2018 15:03 WIB Ulfah Nur Raini Solo Share :

Solopos.com, SOLO - Seorang pedagang kelontong di Solo, Warsiti, 44, tak kuasa menahan air mata saat datang surat undangan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Solo, Senin (23/7/2018), untuk menghadiri sosialisasi penertiban kawasan. Warsiti dan lebih dari 20 keluarga lain yang sebagian besar pedagang kaki lima (PKL) tinggal di lahan bukan miliknya di Jl. Kelengkeng, Kerten, Laweyan, tepatnya di depan SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Solo.

Hari itu juga petugas Satpol PP Solo mengukur rumah Warsiti yang menempel di dinding SMK N 5 Solo. Dalam pertemuan itu, PKL Solo diberi penjelasan mengenai penertiban di Jl. Kelengkeng. Para penghuni 24 bangunan di kawasan itu harus angkat kaki. “Kami disuruh pindah ya mau saja, wong ini bukan lahan kami. Tapi jangan mendadak, yang jelas,” kata Warsiti yang kembali menangis saat mengisahkan nasibnya kepada solopos.com, Senin (30/7/2018).

Tokopedia

Dalam pertemuan Selasa itu warga dijanjikan mendapat uang ganti bongkar Rp65.000/meter persegi. Uang pengganti diberikan setelah warga membongkar bangunan mereka dan melapor kepada Satpol PP.  Warsiti berharap mendapat kejelasan kapan dibongkar dan berapa uang penggantinya. Hal ini penting baginya agar bisa mengira-ira di mana dia bisa mendap lokasi pengganti. Ibu empat anak ini sangat gelisah memikirkan masa depan keluarganya jika harus angkat kaki dari lokasi tinggalnya sekarang.

Kepala Satuan Satpol PP Solo, Sutardjo, mengatakan penertiban dan penataan lahan tersebut lantaran akan dibangun saluran air oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Solo. “Di lokasi itu [penertiban PKL] akan dibangun saluran air untuk mengatasi genangan di Jl. Kelengkeng yang selalu terjadi apabila musim hujan tiba,” kata Sutardjo saat ditemui solopos.com di kantornya, Selasa (31/7/2018).

Warga lainnya yang terdampak penertiban Waluyo, 63, mendapat waktu dua pekan meninggalkan rumah. Dia tidak keberatan digusur apabila mendapat uang pengganti yang sesuai. Dia berharap uang pengganti cukup untuk menyewa di tempat tinggal lain. Bangunan yang ditempati Waluyo seluas 5,3x2,9 meter persegi, apabila dihargai Rp65.000/meter persegi berarti akan menerima sekitar Rp1 juta. Menurutnya, nilai tersebut tidak cukup untuk menyewa tempat tinggal lain. Rumah kontrakan di Sumber rata-rata dipatok Rp5 juta-Rp7 juta.