Dukung Jokowi, Sikap Bupati Sragen Dianggap Tidak Pas

Bupati Yuni Sukowati dan mantan Bupati Agus Fatchur Rahman bersilaturami di teras rumah Agus di Kampung Kuwungsari, Sragen Kulon, Sragen, Kamis (21/6 - 2018). (Solopos/Tri Rahayu)
02 Agustus 2018 19:15 WIB Tri Rahayu Sragen Share :

Solopos.com, SRAGEN -- Pengamat politik Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto, menilai pernyataan Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati yang terang-terangan mendukung Joko Widodo menuju jabatan presiden dua periode tidak pas.

Sebagai kader Partai Gerindra, sikap Yuni, sapaan akrab Bupati Sragen, dinilai tidak bijak untuk dunia politik Indonesia yang masih paternalistik. Agus melihat 2018-2019 merupakan tahun politik yang harusnya disikapi kepala daerah, baik bupati atau wali kota, dengan lebih sensitif dan bijak.

Dia menilai sosiopolitik sekarang cenderung paternalistik. Artinya, apa yang menjadi pikiran dan gagasan pemimpin sering kali diikuti bawahannya. Kalau yang disampaikan menyangkut kepentingan partai tertentu itu, saran dia, mestinya harus bijak.

Dalam konteks sikap Bupati Sragen, Agus berpendapat sikap dukungan kepada Jokowi untuk dua periode itu membahayakan Gerindra sebagai partainya saat Pilkada 2015. Dia mengatakan secara fatsun politik sikap Yuni itu tidak pas.

“Dari aspek loyalitas ke pemerintah itu sudah diatur dalam UU No. 32/2014, yakni bupati itu bekerja secara hierarki sampai ke presiden. Tidak dieksplisitkan pun, otomatis bupati bekerja dan mendukung pemerintah karena UU mengatur loyalitas ke pemerintah. Tetapi kalau masih dieksplisitkan dengan pernyataan dukungan jadi persoalan. Ya, menunjukkan tidak solidnya sistem kaderisasi partai dan tidak baik dalam pendidikan politik,” ujarnya, Kamis (2/8/2018).

Agus menyarankan kepala daerah mestinya lebih bijak dan berusaha menjaga kondusivitas daerah dan pemerintahan yang adem. Kalau dukungan pribadi, kata dia, tidak masalah selama tidak eksplisit disampaikan ke publik karena menunjukkan adanya kepentingan tertentu.

Agus membaca figur Yuni itu dari dua aspek, yakni aspek kultural dan formal. “Secara kultural, Yuni itu orang PDIP karena akarnya PDIP. Ayahnya, mantan Ketua DPC PDIP Sragen yang dulu jadi Bupati Sragen juga dari PDIP. Sekarang adiknya menjadi Ketua DPC PDIP Sragen. Agak sulit seorang pemimpin melepaskan diri dari akarnya. Kemudian secara formal, Yuni menjadi Bupati dengan kendaraan Gerindra. Jadi kulturalnya orang PDIP tetapi formalnya orang Gerindra,” ujar Agus.

Dia mengatakan jiwa Yuni terbelah dari dua aspek tersebut. Dia melihat orang seperti Yuni ini banyak di Indonesia. Dia menyarankan supaya mereka bisa membedakan sikap politik. Kalau sudah terpilih secara formal lewat Gerindra maka perkara kulturalnya disembunyikan.

“Rakyat ini cenderung melihat politik itu secara formal. Jadi jangan membuat bingung rakyat,” tuturnya.